Warga Perbatasan Medan–Deli Serdang Keluhkan Banjir hingga Kriminalitas, Rico Waas Diminta Bertindak Cepat
MEDAN Wakil Ketua Gerakan Pemuda Al Washliyah (GPA) Kota Medan bersama warga di kawasan perbatasan MedanDeli Serdang menyampaikan kri
NASIONAL
ASAHAN- Ratusan warga yang berasal dari empat kecamatan di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara (Sumut), kembali melakukan aksi unjuk rasa pada Senin (18/11/2024), mendesak pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk segera merealisasikan perbaikan jalan rusak yang sudah lama dikeluhkan. Dalam aksi tersebut, para demonstran menuntut Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sumut, Mulyono, untuk turun langsung melihat kondisi jalan yang rusak tersebut.
Aksi protes yang dimulai sekitar pukul 10.30 WIB tersebut dipenuhi dengan sorakan keras dan teriakan dari warga yang merasa kecewa dengan janji-janji yang belum juga terealisasi. Para demonstran, yang terdiri dari berbagai kalangan usia, mulai dari remaja hingga ibu rumah tangga, kompak mengenakan pakaian serba hitam sambil mengangkat spanduk yang berisi tuntutan kepada pemerintah agar segera memperbaiki jalan yang sudah lama rusak.
Jupri Darmansyah, Koordinator Aksi, mengungkapkan bahwa warga sudah beberapa kali dijanjikan oleh pihak PUPR Sumut mengenai perbaikan jalan pada tahun 2024, dengan anggaran yang disediakan oleh pemerintah provinsi. Namun, hingga saat ini, perbaikan tersebut belum juga dilaksanakan. “Panggil Mulyono ke sini, dia yang bertanggungjawab sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Sumatera Utara. Sudah berapa kali janji kepada masyarakat untuk membangun jalan ini,” ujar Jupri dalam orasinya.
Massa yang mayoritas merupakan warga dari Kecamatan Air Joman, Sei Kepayang, Rawang Panca Arga, dan Bandar Pasir Mandoge ini mengancam akan memblokir pintu tol Kisaran yang terletak hanya sekitar 1 kilometer dari lokasi aksi jika tidak ada respons dari pihak terkait. “Jika dia (Mulyono) tidak datang, kami akan bergerak ke pintu tol Kisaran. Jangan pancing kami untuk nekat,” kata orator aksi.
Sebelumnya, pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Kasubbag Tata Usaha UPTD PUPR Sumut, Ahmad Satibi Simangunsong, mengungkapkan alasan mengapa perbaikan jalan di Asahan belum dapat terealisasi. Satibi menjelaskan bahwa jalan yang dimaksud sebenarnya sudah diprogramkan untuk diperbaiki pada tahun 2023 sepanjang 10,5 kilometer dengan anggaran Rp 2,7 triliun. Namun, proyek tersebut terhenti dan kontrak diputuskan pada tahun 2024. Meski demikian, Satibi memastikan bahwa pihaknya akan melakukan perbaikan pada jalan provinsi di Asahan sepanjang 4,5 kilometer dengan anggaran yang sudah disiapkan.
Meskipun ada penjelasan dari pihak PUPR Sumut, warga tetap merasa kecewa karena jalan yang rusak telah menyebabkan berbagai kesulitan bagi warga, termasuk membahayakan keselamatan pengendara. Dengan adanya aksi ini, mereka berharap agar pemerintah segera menindaklanjuti perbaikan yang sudah lama dijanjikan.
Aksi ini semakin memperlihatkan ketegangan antara warga dan pemerintah provinsi terkait masalah infrastruktur yang sudah berlarut-larut, dan memperlihatkan betapa besar harapan masyarakat Asahan untuk segera mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah dalam memperbaiki kondisi jalan yang rusak.
(JOHANSIRAIT)
MEDAN Wakil Ketua Gerakan Pemuda Al Washliyah (GPA) Kota Medan bersama warga di kawasan perbatasan MedanDeli Serdang menyampaikan kri
NASIONAL
BINJAI Munculnya dugaan korupsi yang menyeret mantan petinggi Badan Gizi Nasional (BGN) terkait pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Binjai menghadiri acara lepas sambut Komandan Batalyon Infanteri 100/Prajurit Setia di Markas
NASIONAL
ACEH TENGGARA Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Aceh Singkil, Hj. Rosnah, turut hadir dalam pertemuan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Perhimpunan Donor Darah Indonesia (PDDI) DKI Jakarta mencatat capaian 4.153 kantong darah yang dihimpun oleh PDDI Jakarta Utara
NASIONAL
BANDA ACEH Pemerintah Aceh mencatat peningkatan kinerja reformasi birokrasi pada 2025. Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagun
PEMERINTAHAN
BATU BARA Innalillahi wa inna ilaihi raji&039un. Kabar duka menyelimuti keluarga besar BITV dan insan pers di Kabupaten Batu Bara. Sal
NASIONAL
MEDAN Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis bebas terhadap empat terda
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas atau Rico Waas menegaskan tempat hiburan malam yang terbukti menjadi lokasi peredaran nar
PEMERINTAHAN
MEDAN Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026, mulai dari
AGAMA