Prakiraan Cuaca Sumut Hari Ini, Senin 23 Februari 2026: Sebagian Besar Wilayah Hujan Ringan
SUMUT Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di Sumatera Utara pada Senin, 23 Februari 2026, ber
NASIONAL
Jakarta, BITVONLINE.COM — Rencana pendanaan program makan bergizi gratis di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang akan dibiayai oleh China mendapat respons tajam dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari kritikus yang juga seorang dokter, Tifa, yang melontarkan kritik keras terhadap langkah ini.
Dalam akun media sosial X miliknya pada Selasa, 12 November 2024, Dokter Tifa mempertanyakan maksud dari pendanaan China untuk program makan bergizi di Indonesia. “China bantu dana program makan gratis?” ungkapnya. Ia meminta agar pemerintah tidak terburu-buru menerima bantuan tersebut tanpa pertimbangan matang, mengingat potensi beban utang yang bisa timbul.
“Ngga curiga dengan konsep ‘bantu dana’ ala China, Pak Presiden @prabowo? Karena pengalaman 10 tahun kemarin, bantuan dana China itu artinya hutang lho,” lanjutnya, memperingatkan bahwa istilah “bantuan” dari China kerap memiliki konsekuensi utang dalam jangka panjang.
Komentarnya ini merujuk pada pengalaman di masa lalu di mana banyak proyek infrastruktur yang didanai oleh China berujung pada beban utang yang tinggi bagi negara penerima bantuan.
Kesepakatan pembiayaan untuk program makan bergizi ini merupakan bagian dari Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani antara Pemerintah Indonesia dan China, yang ditujukan untuk mempererat hubungan bilateral dan investasi ekonomi senilai 10,07 triliun dollar AS atau setara dengan Rp157,64 triliun. Dana tersebut mencakup berbagai proyek, termasuk program-program untuk meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia.
Namun, Dokter Tifa menegaskan pentingnya kajian mendalam agar pendanaan ini tidak menjadi beban bagi negara di masa depan. “Coba dicek dulu, jangan buru-buru girang. Negara asal usul moyangnya Mulyono ini kan agak laen soalnya,” tandasnya, menyiratkan sikap skeptis terhadap niat di balik bantuan dari China.
Kritik ini menggambarkan kekhawatiran sebagian masyarakat atas pengaruh ekonomi China yang semakin besar di Indonesia. Dalam 10 tahun terakhir, aliran dana investasi China di Tanah Air memang telah tumbuh signifikan, namun hal ini kerap diiringi oleh kekhawatiran akan dampak jangka panjang berupa beban utang yang membelit.
Sejumlah pengamat menilai bahwa pemerintah perlu memastikan bahwa kerja sama ini benar-benar menguntungkan bagi masyarakat Indonesia tanpa menimbulkan ketergantungan finansial pada China.
(KRISNA)
SUMUT Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di Sumatera Utara pada Senin, 23 Februari 2026, ber
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di 16 lokasi terkait dugaan korupsi limbah minyak sawit atau Palm Oil Mill Ef
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Dewa Gede Palguna dilaporkan ke MKMK atas dugaan pelanggaran kode etik da
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Tim Opsnal Subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis sabu seberat 51,79 gr
HUKUM DAN KRIMINAL
BADUNG Pemerintah Kabupaten Badung menyelenggarakan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026 dengan mengusung tema Kolaborasi
NASIONAL
DENPASAR Komandan Kodim 1611/Badung (Dandim 1611/Badung), Kolonel Inf Putu Tangkas, diwakili oleh Danramil 161107/Denpasar Barat, Mayor
NASIONAL
ACEH UTARA Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., meninjau pembangunan jembatan Bailey bantuan Kapolri yang menghubungk
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dukungannya terhadap pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset oleh
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan Sekolah
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa Bripda MS, anggota B
HUKUM DAN KRIMINAL