Rapat Supervisi Persiapan Pilkada Serentak 2024 di Sumut: Fokus Pengawasan, Distribusi Logistik, dan Kerawanan TPS

Medan– Menyambut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN) menggelar rapat supervisi untuk mempersiapkan berbagai aspek penting menjelang pesta demokrasi tersebut. Rapat yang dilaksanakan pada Selasa (12/11/2024) di Aula I, Lantai II Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, ini bertujuan untuk membahas pengawasan Pilkada Serentak serta memetakan potensi kerawanan yang bisa mempengaruhi jalannya pemilu di Sumut.

Rapat supervisi ini digelar sehubungan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Nomor 100.2.1.3/5679/SJ yang diterbitkan pada 4 November 2024, yang menyatakan bahwa Bawaslu RI, bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Polri, dan BIN akan melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Provinsi Sumut untuk mempersiapkan pengawasan Pilkada Serentak 2024.

Ketua KPU Sumut, Agus Arifin, menjelaskan bahwa rapat ini bertujuan untuk membahas kesiapan pengawasan Pilkada Serentak, dengan memfokuskan perhatian pada beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan Pilkada, termasuk distribusi logistik di wilayah yang memiliki kondisi geografis sulit, seperti Nias Selatan.

“Distribusi logistik di Nias Selatan merupakan tantangan tersendiri karena kondisi geografis yang terpisah oleh laut. Kami akan mendahulukan pengiriman logistik ke kecamatan-kecamatan di kepulauan terluar, dan kemudian akan didistribusikan ke kecamatan-kecamatan lainnya menggunakan kapal laut,” jelas Agus.

Agus juga menyoroti pentingnya koordinasi antara KPU, pemerintah daerah, dan berbagai pihak terkait untuk memastikan proses distribusi logistik dapat berjalan lancar. Selain itu, KPU juga mengupayakan agar pemilih pemula yang baru cukup umur pada hari H pencoblosan, namun belum terdata dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), dapat memberikan suara dengan menggunakan biodata.

Rapat supervisi juga membahas upaya penertiban alat peraga kampanye (APK) yang sering kali menjadi permasalahan dalam setiap tahapan Pilkada. Satpol PP, yang akan bertugas dalam penertiban APK, sudah mempersiapkan personel dan perlengkapan untuk memastikan tidak ada pelanggaran terkait pemasangan alat peraga kampanye.

“Kami juga sudah menyiapkan personel untuk pengawasan di lapangan, dan Satpol PP akan fokus untuk menertibkan APK yang tidak sesuai dengan ketentuan,” ujar Agus Arifin.

Selain itu, Kombes Togi, perwakilan dari Karo Ops Polda Sumut, menyampaikan bahwa pihak kepolisian telah melakukan pemetaan terhadap potensi kerawanan di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Polda Sumut membagi TPS ke dalam tiga kategori: kurang rawan, rawan, dan sangat rawan. Pemetaan ini akan mempengaruhi pola pengawasan di lapangan.

“Di wilayah Sumatera Utara, kami telah membagi TPS dalam kategori kurang rawan (24.418 TPS), rawan (634 TPS), sangat rawan (110 TPS), dan khusus (61 TPS), termasuk di lapas-lapas. Salah satu indikator yang dominan adalah kondisi geografis wilayah yang sulit dijangkau, seperti di Nias Selatan, yang terkadang membutuhkan perjalanan kaki untuk sampai ke TPS,” kata Kombes Togi.

Di wilayah-wilayah yang dikategorikan rawan dan sangat rawan, Polri akan menurunkan dua petugas untuk memastikan keamanan dan kelancaran proses pemungutan suara.

Selain membahas tantangan logistik dan keamanan, rapat juga menyentuh pentingnya pemetaan potensi kerawanan sosial dan bencana alam yang dapat mempengaruhi jalannya Pilkada. Pemprov Sumut, bersama dengan Forkopimda dan lembaga terkait, terus melakukan koordinasi untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko tersebut.

Kepala BIN Sumut, Gema Repelita, yang turut hadir dalam rapat tersebut, menegaskan bahwa langkah-langkah deteksi dini terhadap kerawanan sosial dan bencana alam sangat penting untuk menjaga kestabilan daerah jelang Pilkada. Ia juga mengungkapkan bahwa koordinasi yang baik antara pemerintah, Polri, dan lembaga pengawasan akan meminimalisir potensi kerawanan yang bisa terjadi, baik dari aspek sosial maupun alam.

“Semua pihak harus bersinergi untuk memastikan Pilkada berjalan aman, lancar, dan sesuai dengan harapan masyarakat,” tutup Gema.

rapat yang semula dijadwalkan pada pukul 14.00 WIB sempat tertunda karena keterlambatan kehadiran perwakilan dari Bawaslu Sumut. Meskipun demikian, rapat tetap berjalan dengan lancar setelah semua pihak hadir.

Rapat ini dihadiri oleh pejabat penting di tingkat provinsi, termasuk Kabinda Sumut, Kejaksaan, dan unsur Forkopimda, yang turut memantau persiapan Pilkada Serentak di Sumut. Pemprov Sumut terus berkoordinasi dengan seluruh lembaga terkait untuk memastikan pilkada di Sumut berjalan dengan baik dan aman. (JOHANSIRAIT)