JAKARTA- Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Nezar Patria menerima panduan pelaksanaan fungsi pengawasan pemenuhan kewajiban perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas. Dalam pertemuan dengan Komite Publisher Rights, Nezar Patria mengharapkan perusahaan platform digital segera melanjutkan negosiasi bisnis yang tertunda dan merealisasikan kerja sama dengan perusahaan pers.
Panduan teknis yang diserahkan oleh Suprapto Sastro Atmojo, Ketua Komite Publisher Rights, memuat aspek pengawasan dan fasilitasi kerja sama antara platform digital dan perusahaan media. Nezar menegaskan, tujuan dari kerja sama ini adalah untuk menciptakan jurnalisme yang sehat dan berkualitas, sesuai dengan Perpres Nomor 32 Tahun 2024.
“Setelah panduan ini ada, kita harapkan tercapai win-win solution antara media dan platform digital,” ujar Nezar, yang juga berharap sisa kerja sama yang tertunda bisa diselesaikan dalam waktu dekat.
Selain itu, komite telah bertemu dengan berbagai perusahaan pers dan platform digital, termasuk Meta dan TikTok Indonesia, untuk membahas langkah konkret dalam kerja sama tersebut. (JOHANSIRAIT)
KUTAI KARTANEGARA PT Pertamina EP (PEP) Sangasanga Field terus menegaskan komitmennya terhadap peningkatan kesehatan masyarakat melalui
Peristiwa
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan Indonesia akan menghentikan impor seluruh jenis garam mulai tahun 20
Pemerintahan
JAKARTA Pengguna aplikasi dompet digital DANA kini berkesempatan mendapatkan saldo gratis hingga ratusan ribu rupiah melalui fitur DANA K
Peristiwa
JAKARTA Segelas air kelapa dingin tak hanya menyegarkan di tengah cuaca panas, tetapi juga menyimpan segudang manfaat kesehatan. adsense
Kesehatan
DENPASAR Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah III Denpasar mengeluarkan peringatan dini mengenai potensi air
Peristiwa
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa pengawasan penerapan sistem merit Aparatur Sipil Negara (ASN) harus dilakukan oleh lemb
Pemerintahan
JAKARTA Apple diperkirakan akan menunda peluncuran ponsel lipat pertamanya, yang diberi nama iPhone Fold, dari rencana awal tahun 2026 me
Sains & Teknologi
JAKARTA Menteri Koordinator Hukum dan Hak Asasi Manusia, Imipas Yusril Ihza Mahendra, menilai Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) bar
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan komitmennya untuk melindungi industri tekstil dalam negeri dari praktik impor
Ekonomi
JAKARTA Pemerintah menegaskan kebutuhan tambahan lahan tebu dan singkong hingga satu juta hektare untuk mendukung kebijakan pencampuran 1
Pemerintahan
