Pemerintah Perketat Aturan Outsourcing Lewat Permenaker Baru, Perlindungan Pekerja Diperkuat
JAKARTA Pemerintah memperkuat perlindungan bagi pekerja alih daya atau outsourcing melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker
NASIONAL
MEDAN — Pemerintah Kota (Pemko) Medan menyatakan dukungan penuh terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD Kota Medan mengenai perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan.
Hal itu disampaikan Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, dalam sidang paripurna DPRD di Gedung DPRD Kota Medan, Senin (9/3/2026).
Sidang yang dipimpin Ketua DPRD Wong Chun Sen itu dihadiri seluruh anggota DPRD Medan, Sekda Wiriya Alrahman, pimpinan perangkat daerah, dan camat se-Kota Medan.Baca Juga:
Dalam tanggapannya, Rico mengapresiasi inisiatif DPRD dalam memperbarui regulasi kesehatan, yang dinilai penting agar sistem kesehatan daerah tetap relevan dengan kebijakan nasional dan kebutuhan masyarakat.
Rico menjelaskan, perubahan Perda ini menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mendorong transformasi sistem kesehatan melalui enam pilar utama: layanan primer, layanan rujukan, ketahanan kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi kesehatan.
"Penguatan sistem kesehatan perlu difokuskan pada upaya promotif dan preventif, tidak hanya di puskesmas dan klinik, tetapi juga terintegrasi hingga rumah sakit sebagai fasilitas rujukan," ujar Rico.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas instansi dan pihak terkait, termasuk pencegahan penyalahgunaan narkotika, kesehatan mental, dan pelayanan kegawatdaruratan.
Selain itu, Ranperda ini diharapkan meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, penyediaan sarana-prasarana, serta sistem informasi kesehatan berbasis rekam medis elektronik yang terintegrasi.
Pemko Medan menegaskan kesiapan membahas Ranperda ini bersama DPRD, dengan tujuan menciptakan sistem kesehatan yang responsif, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kota Medan.*
(ad)
JAKARTA Pemerintah memperkuat perlindungan bagi pekerja alih daya atau outsourcing melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker
NASIONAL
JAKARTA Wacana Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) yang berencana menetapkan kriteria dan melakukan penilaian terhadap status aktivis at
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Direktur Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (SD Kemendikbudristek), Sri Wahyuningsih,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Satgas Haji dan Umrah Polri bersama Imigrasi Bandara SoekarnoHatta menggagalkan keberangkatan delapan orang yang diduga hendak
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah pada akhir perdagangan Kamis, 30 April 2026, ke level 6.956,804 Mengacu data
EKONOMI
JAKARTA Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara kepada mantan D
HUKUM DAN KRIMINAL
PANDEGLANG Satuan Lalu Lintas Polres Pandeglang memeriksa Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pandeg
PERISTIWA
ASAHAN Wakil Bupati Asahan Rianto melakukan inspeksi mendadak ke gudang penyimpanan dan bongkar muat kayu karet di Desa Suka Dame, Kecam
PEMERINTAHAN
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menyatakan masih menunggu hasil klarifikasi dari Kejati Nusa Tenggara Timur (NTT) t
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai mengikuti kegiatan Focus Group Discussion (FGD) terkait pembahasan optimalisasi dana transf
PEMERINTAHAN