Kapolri Jawab Isu Penguntitan, Dukung Penanganan Kasus Timah

JAKARTA- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan tanggapan tegas terkait isu penguntitan yang melibatkan anggota Polri, yang sempat mencuat dalam penyidikan kasus korupsi timah oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Dalam rapat dengan Komisi III DPR di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, pada Senin (11/11), Jenderal Sigit memastikan bahwa tidak ada penguntitan yang dilakukan oleh anggotanya dan menyatakan kesiapan Polri untuk mendukung Kejaksaan Agung dalam memproses hukum jika ada keterlibatan oknum Polri dalam kasus tersebut.

Isu penguntitan ini mencuat setelah Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat, Benny K Harman, mempertanyakan langkah Polri dalam kasus timah yang ditangani Kejaksaan Agung. Benny menyatakan rasa kecewa karena belum mendapat jawaban memadai mengenai tindakan yang diambil Mabes Polri terkait mobilisasi kekuatan saat Kejaksaan Agung tengah mengusut kasus tersebut. Benny menilai bahwa seharusnya kedua institusi tersebut bersatu untuk menjaga kelestarian sumber daya alam Indonesia, khususnya timah, dan tidak saling berseberangan.

“Pertanyaan saya adalah pada saat Kejaksaan Agung menangani kasus timah, Mabes Polri memobilisasi kekuatan untuk melawan Kejaksaan. Pertanyaan saya, ada apa, Bapak? Bukankah institusi kepolisian harus berada dalam satu barisan untuk menyelamatkan sumber daya alam kita ini?” ujar Benny.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Kapolri Listyo Sigit menegaskan bahwa isu mobilisasi kekuatan yang disebutkan Benny hanyalah kebetulan semata dan bukan bagian dari upaya melawan Kejaksaan Agung. Jenderal Sigit juga menegaskan bahwa Polri siap mendukung Kejaksaan Agung jika terdapat anggota Polri yang terlibat dalam kasus timah. Ia juga mengingatkan bahwa jika ada bukti keterlibatan anggota Polri dalam kasus tersebut, ia sendiri yang akan meminta Kejaksaan Agung untuk memproses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Saya sampaikan, jika memang ada anggota saya yang terlibat dan tersangkut dalam peristiwa timah, saya yang meminta Kejaksaan Agung untuk memproses. Kami tidak ada masalah dengan itu,” tegas Kapolri.

Jenderal Sigit juga menambahkan bahwa Polri dan Kejaksaan Agung sejatinya bekerja sama dalam menangani kasus timah, dengan tujuan untuk memastikan agar pengelolaan timah di Indonesia tidak merugikan negara dan tidak dimainkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antar lembaga dalam penegakan hukum.

Kapolri juga mengungkapkan bahwa tudingan mengenai mobilisasi kekuatan untuk melawan Kejaksaan Agung adalah bagian dari upaya framing yang bertujuan untuk membenturkan kedua institusi tersebut. Ia menegaskan bahwa Polri dan Kejaksaan Agung tetap bekerja secara kompak untuk menyelesaikan kasus ini demi kepentingan negara.

“Kalau itu hanya framing, saya tidak tahu, tapi yang jelas itu bagian dari upaya untuk membenturkan institusi kami dan Kejaksaan. Kami tetap kompak dalam hal ini. Polri dan Kejaksaan Agung memiliki tujuan yang sama, yaitu agar kasus ini bisa selesai dan negara tidak dirugikan,” ujar Jenderal Sigit.

Kapolri pun memastikan bahwa Polri akan terus memantau dan mendukung proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, sehingga kasus ini bisa tuntas dan membawa manfaat bagi negara. Ia juga berharap agar semua pihak tidak terjebak dalam spekulasi yang bisa merusak citra kedua institusi tersebut.

Jenderal Sigit menegaskan komitmen Polri untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Ia berharap agar semua pihak mendukung upaya bersama dalam menjaga ketertiban dan keadilan, serta menjaga sumber daya alam Indonesia agar tidak jatuh ke tangan oknum yang tidak bertanggung jawab.

Seiring berjalannya waktu, Kapolri menegaskan bahwa Polri akan terus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan institusi lainnya untuk memastikan kasus timah ini ditangani dengan baik dan tidak ada pihak yang dirugikan. (JOHANSIRAIT)