Menteri ATR Mendorong Pemiskinan Mafia Tanah, Keterlibatan Aparat Negara Akan Dikenakan Pasal Korupsi

JAKARTA -Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan komitmennya untuk menindak tegas praktik mafia tanah yang merugikan masyarakat. Dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (30/10/2024), Nusron menekankan perlunya pemiskinan mafia tanah melalui pasal berlapis untuk memberikan efek jera.

Nusron menyebutkan bahwa mafia tanah biasanya melibatkan tiga komponen utama: oknum orang dalam, pemborong tanah, dan pihak ketiga yang mendukung praktik ilegal tersebut, termasuk oknum kepala desa, lawyer, PPAT, serta notaris.

“Bagaimana kita menghadapi mafia tanah ini? Kita tidak bisa mentolerir adanya mafia tanah. Mafia tanah itu selalu melibatkan tiga unsur,” jelas Nusron dalam rapat.

Dalam upaya memberantas mafia tanah, Nusron berencana melaksanakan rapat koordinasi dengan Kejaksaan Agung, Polri, dan PPATK. Ia mengusulkan adanya proses pemiskinan terhadap para pelaku mafia tanah yang selama ini merugikan masyarakat.

“Apa treatment-nya? Kita tidak bisa mentolerir itu. Kami akan menginisiasi adanya proses pemiskinan terhadap mafia tanah,” tegas Nusron.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa tindakan hukum tidak cukup jika hanya mengenakan delik pidana umum. Aparat negara yang terlibat juga perlu dikenakan pasal berlapis, termasuk tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

“Kami tidak hanya puas kalau mafia tanah itu dikenakan delik pidana umum. Jika melibatkan aparat negara, pasti ada deliknya tipikor. Kita harus imbangkan dengan delik tindak pidana pencucian uang supaya ada efek jera,” tambahnya.

Nusron menyatakan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan simulasi terkait penanganan mafia tanah. Ia ingin memastikan bahwa pejabat pemerintahan, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif, tidak menjadi zalim terhadap rakyat kecil.

“Nah ini yang perlu kita dorong nanti dalam rakor. Supaya persoalan mafia tanah ini benar-benar tidak ada di Indonesia karena menyangkut kepastian hukum dan hak-hak masyarakat yang sering dirugikan,” pungkasnya.

Dengan langkah tegas ini, Nusron Wahid berharap dapat menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan bagi masyarakat yang menjadi korban praktik mafia tanah.

(N/014)