PSI Sentil PDIP: Sejak “Kenikmatan Politik” Dicabut Jokowi, Komentar Selalu Miring
JAKARTA Polemik hubungan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali memanas setelah Ket
POLITIK
JAKARTA -Hari ini, massa dari Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM SPSI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Adhyatama, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jakarta Selatan. Aksi ini bertujuan menuntut pencabutan pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 beserta regulasi turunannya yang dianggap mengancam kelangsungan industri rokok dan pekerjaan para pekerja.
Pantauan di lokasi menunjukkan bahwa para demonstran telah memenuhi jalan raya di depan kantor Kemenkes. Mereka membawa spanduk-spanduk yang berisi tuntutan tegas untuk mencabut regulasi yang dianggap merugikan industri. Anggota kepolisian terlihat menjaga ketat gerbang kantor Kemenkes untuk memastikan keamanan selama aksi berlangsung.
Salah satu spanduk yang dibentangkan mencolok dengan tulisan, “Cabut pasal-pasal PP No. 28 tahun 2024 tentang Kesehatan. Tolak Peraturan Menteri Kesehatan sebagai aturan turunannya yang mengancam industri kelangsungan kerja para pekerja.” Dalam orasinya, salah satu perwakilan massa menegaskan bahwa mereka bukan anti regulasi, namun aturan yang ada saat ini perlahan-lahan memicu penutupan pabrik rokok.
“Dalam hal ini kami bersama, kami tidak anti regulasi, bahkan yang aneh adalah rokok dikategorikan sebagai narkoba. Jangan biarkan regulasi yang ada membuat pabrik tutup perlahan,” tegas orator dari mobil orasi.
Massa aksi terdiri dari pekerja dan serikat pekerja dari berbagai daerah, termasuk Sidoarjo, Malang, hingga Pasuruan. Seragam yang dikenakan mereka menunjukkan keberagaman daerah asal, menandakan solidaritas dalam perjuangan mereka.
Dengan semangat yang menggebu, para pekerja berharap bahwa suara mereka didengar dan dipertimbangkan oleh pihak pemerintah. Aksi ini menjadi sorotan publik, menimbulkan pertanyaan mengenai regulasi kesehatan dan dampaknya terhadap industri dan lapangan kerja di Indonesia.
(N/014)
JAKARTA Polemik hubungan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali memanas setelah Ket
POLITIK
JAKARTA Instruksi Presiden Prabowo Subianto agar bahasa Prancis diajarkan di seluruh jenjang sekolah menuai beragam tanggapan. Sejumlah
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia buka suara terkait lagu berjud
NASIONAL
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menangkap enam orang yang diduga menjadi provokator dalam aksi penyerangan terhada
HUKUM DAN KRIMINAL
KENDARI Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan ajang Apresiasi Pemda Berprestasi 2026 digelar untuk memotivasi kepala d
NASIONAL
JAKARTA Tokoh perempuan adat dan pejuang lingkungan asal Merauke, Papua Selatan, Yasinta Moiwend atau yang dikenal sebagai Mama Sinta me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berinisial FIS, 25 tahun, yang merupakan lulusan Institut P
HUKUM DAN KRIMINAL
LABUSEL Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyembelih sebanyak 56 ekor hewan kurban pada perayaan Iduladha 1447 Hijriah sebagai b
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan kembali mencatatkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kabupaten Asahan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (
PEMERINTAHAN