KALSEL –Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mencegah Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Sahbirin Noor, untuk bepergian ke luar negeri sejak 7 Oktober 2024. Pemberian larangan ini merupakan langkah lanjutan setelah penetapan Sahbirin sebagai tersangka dalam kasus penerimaan suap dan gratifikasi terkait proyek-proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemprov Kalsel.
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, mengonfirmasi bahwa pencegahan ini berlaku selama enam bulan ke depan. Sahbirin, yang dikenal dengan panggilan Paman Birin, dituduh menerima fee sebesar 5 persen dari total nilai proyek yang berasal dari Dana APBD Kalsel untuk tahun anggaran 2024. Nilai suap yang diterima diperkirakan mencapai Rp 1 miliar, dengan keterlibatan pihak-pihak lain dalam pengaturan proyek seperti pembangunan lapangan sepakbola dan kolam renang di Kawasan Olahraga Terpadu.
Dalam pengembangan kasus ini, KPK telah menetapkan tujuh orang tersangka, termasuk Sahbirin Noor dan sejumlah pejabat terkait di Dinas PUPR, serta beberapa pengusaha. KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 6 Oktober 2024, di mana enam tersangka lainnya langsung ditahan. Sahbirin sendiri tidak ditangkap saat OTT, namun statusnya sebagai tersangka akan memicu panggilan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
KPK menyatakan bahwa penahanan Sahbirin Noor akan dilakukan, kecuali ada kondisi luar biasa yang mencegahnya, seperti masalah kesehatan yang serius. Tessa menambahkan, “Tersangka akan dilakukan penahanan, kecuali ada kondisi yang tidak memungkinkan seperti koma di rumah sakit.” Meski belum ada kepastian kapan Sahbirin akan dipanggil untuk pemeriksaan, publik menanti perkembangan lebih lanjut dalam kasus yang menyita perhatian ini.
Kasus ini menggambarkan komitmen KPK dalam memberantas korupsi di tingkat daerah, dan penegakan hukum terhadap pejabat publik yang terlibat dalam praktik suap. Dengan pencegahan ini, diharapkan bisa menghindari pelarian tersangka serta mendorong transparansi dalam proses hukum yang tengah berlangsung.
(N/014)
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyatakan dukungannya terhadap upaya perdamaian yang telah ditempuh antara Lurah Perinti
Hukum dan Kriminal
MEDAN Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menginisiasi lahirnya rekomendasi strategis dalam pelaksanaan Konsultasi Regional (Konreg) Produk
Ekonomi
DENPASAR Seorang warga Jembrana, Ni Wayan Dontri, melalui kuasa hukumnya dari kantor hukum Lusiana Giron & Partners, secara resmi mengaj
Hukum dan Kriminal
SAMOSIR Pemerintah Provinsi Sumatera Utara resmi membuka ajang lari lintas alam berskala internasional Trail of the Kings Lake Toba by U
Olahraga
JAKARTA Indonesia Traffic Watch (ITW) menyoroti maraknya kerusuhan yang muncul saat aksi unjuk rasa (unras) dan menekankan pentingnya pe
Peristiwa
JAKARTA Gelombang panas yang belakangan melanda berbagai wilayah Indonesia perlu diwaspadai masyarakat, karena berpotensi mengganggu kes
Kesehatan
PERCUT SEI TUAN Kehadiran Royal Klinik di Kabupaten Deli Serdang menjadi langkah strategis memperkuat layanan kesehatan masyarakat sekal
Kesehatan
LUBUK PAKAM Ketahanan pangan menjadi prioritas strategis Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang. adsenseUntuk itu, dibutuhkan sine
Pertanian Agribisnis
LUBUK PAKAM Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang kembali menunjukkan sikap tegas terhadap aparatur sipil negara (ASN) yang melangg
Pemerintahan
DELI SERDANG Kecamatan Sinembah Tanjung Muda (STM) Hulu diproyeksikan menjadi pusat produksi bawang merah di Kabupaten Deli Serdang. ads
Pertanian Agribisnis
