JAKARTA -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan temuan mengejutkan terkait penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, yang diduga mengalami penyelewengan atau fraud senilai Rp20 triliun. Hal ini terungkap dalam sambutan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, di Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan 2024 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (19/9).
Alexander menjelaskan bahwa dari total dana sekitar Rp150 triliun yang dialokasikan untuk pelayanan fasilitas kesehatan, kerugian akibat fraud mencapai 10 persen dari pengeluaran tersebut. “Kerugian dari fraud di bidang kesehatan adalah sekitar Rp20 triliun secara nominal,” ujarnya.
Masalah fraud yang teridentifikasi termasuk manipulasi dalam pelayanan jaminan kesehatan, di mana fasilitas kesehatan, baik pusat maupun daerah, diduga melakukan phantom billing—tindakan di mana layanan kesehatan yang tidak benar-benar diberikan dilaporkan kepada BPJS untuk mendapatkan pembayaran. Selain itu, manipulasi data peserta dan penggunaan layanan medis yang tidak diperlukan juga menjadi sorotan. “Tindakan medis yang berlebihan atau pemberian obat-obatan yang tidak diperlukan ini sering kali bertujuan untuk mengambil keuntungan,” tambah Alexander.
Baca Juga:
Sebagai langkah pencegahan, KPK mengajak semua stakeholder terkait untuk bersama-sama membangun ekosistem yang berintegritas, guna mengurangi risiko kecurangan dan tindak pidana korupsi. “Pemberantasan korupsi bukan hanya tugas KPK, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama,” tegasnya. Ia juga mengingatkan kepada para peserta agar tidak tutup mata terhadap kecurangan yang terjadi di lingkungan mereka, dengan menyarankan untuk melaporkan melalui sistem Whistle Blower System (WBS) yang telah tersedia.
KPK berkomitmen untuk terus memantau dan mengatasi masalah ini, sehingga pelayanan kesehatan yang menjadi hak masyarakat dapat terpenuhi dengan baik dan tanpa adanya penyelewengan. Ke depan, diharapkan kerjasama yang baik antara KPK, BPJS Kesehatan, dan fasilitas kesehatan dapat mengurangi angka fraud dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap program JKN.
Baca Juga:
(N/014)
PADANGSIDIMPUAN Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Padangsidimpuan menjadi tuan rumah peringatan Hari Bhakti Pemasyarakatan (HBP)
Nasional
BITVONLINE.COM Pemerintah kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) khusus bagi ibu hamil pada tahun 2025. Program ini merupakan bagian d
Nasional
JAKARTA Nilai tukar rupiah berhasil menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada penutupan perdagangan Selasa (29/4/2025) sore. Rupiah
Ekonomi
BINJAI Sebuah video yang memperlihatkan empat pria mengaku warga Kota Binjai, Sumatera Utara, terlantar di Kamboja menjadi viral di media s
Peristiwa
JAKARTA Seorang wanita bernama Ambarwati melaporkan oknum anggota Polri berpangkat Brigadir Dua (Bripda) berinisial GMI ke Polda Metro Jaya
Hukum dan Kriminal
SUMEDANG Kecelakaan maut terjadi di ruas Jalan Tol Cisumdawu kilometer 189, wilayah Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
Peristiwa
JAKARTA Tanggapan terus mengalir terkait isu potensi masuknya TNI ke ranah pendidikan tinggi. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan
Pendidikan
JAKARTA Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menanggapi mundurnya Hasan Nasbi dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Presid
Nasional
INDRAMAYU Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu menggelar apel besar inventarisasi kendaraan dinas di area Parkiran Sport Center, Selasa
Pemerintahan
Oleh Denny Iskandar SH MHMASYARAKAT yang bertempat tinggal di tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPNII, atau yang diklaim masih tercatat sebag
Opini
