Pengungsi Bencana Tandihat di Huntara: Nyaman Tapi Rindu Rumah Sendiri
TAPSEL Sejumlah warga Desa Tandihat, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara, menyatakan merasa n
NASIONAL
JAKARTA -Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara terkait kisruh yang terjadi di tubuh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Kisruh tersebut mencuat pasca digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin yang menghasilkan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum baru, meski Arsjad Rasjid masih menjabat hingga 2026.
Dalam pernyataannya di Menara Danareksa, Jakarta Pusat, Jokowi meminta agar masalah internal Kadin diselesaikan di dalam organisasi tersebut tanpa melibatkan pihak luar, termasuk dirinya. “Ini bukan organisasi politik, ini adalah organisasi pengusaha. Jadi, saya minta masalah ini diselesaikan secara baik-baik di internal Kadin. Jangan nanti bola panasnya didorong ke saya,” tegas Jokowi.
Kisruh ini bermula ketika Munaslub Kadin yang berlangsung pekan lalu secara tiba-tiba mengangkat Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum. Hal ini terjadi meski Arsjad Rasjid masih memimpin Kadin dan masa jabatannya seharusnya berakhir pada 2026. Situasi ini menimbulkan ketegangan di antara pengurus dan anggota Kadin, serta memicu perdebatan mengenai legitimasi kepemimpinan baru.
Jokowi menegaskan bahwa selama masa kepemimpinannya, hubungan antara pemerintah dan Kadin telah berjalan dengan baik, termasuk dalam hal pergantian pengurus. “Selama 10 tahun saya menjabat sebagai Presiden, hubungan dengan Kadin selalu baik. Kami baik dengan Pak Surya Bambang, Pak Rosan Roeslani, Pak Arsjad, dan Pak Anin. Semua berjalan baik,” ujarnya.
Dia juga menunjukkan keterbukaan untuk berdialog jika diperlukan. Namun, Jokowi menegaskan pentingnya menyelesaikan kisruh ini secara internal tanpa melibatkan pihak luar. “Saya siap jika Arsjad ingin bertemu dan berbicara, tetapi saya tegaskan bahwa masalah ini harus diselesaikan di dalam organisasi. Jangan dibawa ke ranah luar,” tambahnya.
Sejauh ini, Jokowi mengaku belum menerima surat resmi dari Arsjad Rasjid yang mengklaim adanya ‘kudeta’ dalam tubuh Kadin. Surat tersebut, jika memang ada, tampaknya belum sampai ke meja kerja Presiden. Jokowi menyarankan agar permasalahan ini ditangani oleh pihak-pihak yang terlibat secara langsung di Kadin, tanpa mengharapkan campur tangan pemerintah.
Kisruh di Kadin ini menyoroti pentingnya kestabilan organisasi pengusaha terbesar di Indonesia dan menjadi perhatian bagi kalangan pengusaha serta pemerhati industri. Penyelesaian masalah ini diharapkan tidak hanya mengembalikan keharmonisan di dalam organisasi, tetapi juga menjaga integritas serta efisiensi fungsi Kadin sebagai wadah bagi dunia usaha di tanah air.
Dengan adanya pernyataan ini, Jokowi berharap agar semua pihak dapat lebih fokus pada solusi internal dan menghindari pengaruh eksternal yang dapat memperburuk situasi. Ke depan, diharapkan Kadin dapat kembali berfungsi dengan baik untuk mendukung perkembangan dunia usaha dan perekonomian nasional.
(N/014)
TAPSEL Sejumlah warga Desa Tandihat, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara, menyatakan merasa n
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan tahun 2026 sebagai momentum penguatan sistem hubungan industrial nasional. Langkah ini be
EKONOMI
PADANGSIDIMPUAN Kementerian Sosial Republik Indonesia menyalurkan bantuan Jaminan Hidup bagi warga terdampak bencana banjir dan tanah lo
NASIONAL
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai tuntutan hukuman mati bagi anak buah kapal (ABK) asal Medan, Fandi Ramadh
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dengan suara bergetar dan mata berkacakaca, ibunda Fandi Ramadhan, Nirwana, menyampaikan permohonan penuh haru agar putranya di
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPSEL Bank Rakyat Indonesia (BRI) menyalurkan bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) kepada 418 warga Desa Hutagodang, Kecamatan Batangtoru,
EKONOMI
MEDAN Pada malam ke3 bulan suci Ramadhan, Ustad Jumana Farid menekankan pentingnya sholat sebagai tiang agama dalam tausyiah singkat ya
AGAMA
JAKARTA Biaya politik yang tinggi disebut sebagai salah satu akar persoalan korupsi di Indonesia. Direktur Indonesia Political Review (I
POLITIK
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, menilai pengakuan Presiden ke7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang menyatak
POLITIK
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina, Muhammad Kerry Adrianto Riza, mengungkit
HUKUM DAN KRIMINAL