Wakil Ketua KPK Alexander Marwata Minta Pimpinan KPK 2024-2029 Berani Jadi Oposisi Terhadap Pemerintah

JAKARTA –Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata memberikan pesan tegas untuk pimpinan KPK periode 2024-2029. Dalam diskusi Media Gathering KPK yang berlangsung di Kabupaten Bogor pada Kamis (12/9), Marwata menekankan bahwa pimpinan KPK mendatang harus berani mengambil sikap oposisi terhadap pemerintah jika kebijakan yang diambil tidak mendukung pemberantasan korupsi.

Marwata menyampaikan bahwa meskipun KPK merupakan lembaga yang berada di bawah naungan eksekutif, hal tersebut tidak berarti lembaga antirasuah ini berada di bawah kendali Presiden. Menurutnya, KPK tidak boleh dianggap sebagai pembantu Presiden. “KPK adalah lembaga negara yang independen. Kita tidak berada di bawah Presiden atau terpengaruh oleh Presiden,” tegasnya.

Ia juga menegaskan bahwa Presiden tidak memiliki wewenang untuk memberhentikan atau mengganti pimpinan KPK. Oleh karena itu, pimpinan KPK harus siap untuk menjadi oposisi jika kebijakan pemerintah tidak sejalan dengan upaya pemberantasan korupsi. “Mestinya pimpinan KPK siap menjadi oposisi terhadap kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap pemberantasan korupsi. Kita harus berani mengingatkan dan menegur,” ujar Marwata.

Marwata menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, pimpinan KPK perlu menjaga independensi lembaganya dengan keteguhan hati. “Kedudukan pimpinan KPK secara undang-undang sangat independen. KPK tidak bisa disetir oleh kekuasaan manapun, termasuk Presiden,” imbuhnya. Dia menambahkan bahwa pimpinan KPK harus memiliki keberanian untuk menjaga independensi lembaga, meskipun menghadapi tekanan dari berbagai pihak.

Lebih lanjut, Marwata juga memberikan pesan kepada pimpinan KPK mendatang untuk tidak terpengaruh oleh opini atau tekanan dari pihak luar yang dapat mengganggu independensi lembaga. “Tidak perlu mendengarkan suara-suara yang bisa mengganggu independensi KPK. Yang penting adalah menjalankan tugas dengan berlandaskan hukum dan integritas,” tegasnya.

Marwata juga menyoroti pentingnya menagih janji Presiden terpilih Prabowo Subianto terkait komitmen pemberantasan korupsi. Ia mengingatkan bahwa dalam acara Penguatan Antikorupsi (PAKU) Integritas yang diadakan pada Januari 2024, KPK telah meminta ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk menandatangani komitmen anti-korupsi. “Kita akan terus memantau dan menagih janji yang telah dibuat, untuk memastikan bahwa komitmen tersebut benar-benar dilaksanakan,” ujarnya.

Namun, Marwata juga mengingatkan masyarakat untuk tidak sepenuhnya bergantung pada KPK dalam pemberantasan korupsi. Menurutnya, KPK hanyalah salah satu bagian dari sistem pemberantasan korupsi yang lebih luas. “Masyarakat harus menyadari bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab KPK. Instrumen terpenting ada di tangan Presiden dan pemerintahan,” tandasnya.

Sebagai penutup, Marwata menekankan bahwa KPK harus tetap berkomitmen untuk memberantas korupsi secara efektif dan tidak terganggu oleh berbagai tekanan. “KPK harus tetap fokus pada tugasnya untuk memberantas korupsi tanpa mempedulikan tekanan atau ancaman. Komitmen ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan,” pungkasnya.

Dengan pesan tersebut, Marwata berharap pimpinan KPK yang akan datang dapat menjalankan tugasnya dengan integritas dan keberanian, serta berkomitmen untuk memerangi korupsi dengan penuh dedikasi.

(N/014)