Jawa Timur Raih Penghargaan Paritrana Award 2024, Terbaik dalam Inovasi Zona Jawa-Bali

JAKARTA  — Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) baru-baru ini mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih penghargaan Paritrana Award 2024 untuk kategori Provinsi Terbaik dalam Inovasi Zona Jawa-Bali. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia KH. Ma’ruf Amin kepada Penjabat (Pj) Gubernur Jatim, Adhy Karyono, di Plaza BPJamsostek Jakarta pada Kamis (12/9). Penghargaan ini merupakan pengakuan atas upaya inovatif Jatim dalam meningkatkan cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja di provinsi tersebut.

Penghargaan sebagai Bukti Komitmen

Pj. Gubernur Adhy Karyono mengungkapkan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk validasi atas komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memaksimalkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. “Alhamdulillah Jatim mendapat penghargaan Paritrana Award 2024. Ini menjadi bukti komitmen yang sudah kami tunjukkan untuk memberikan perlindungan yang maksimal pada tenaga kerja di Jatim,” kata Adhy dalam keterangan tertulis.

Adhy menjelaskan bahwa penghargaan ini bukan hanya sebuah prestasi, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus meningkatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di seluruh provinsi. “Dengan penghargaan ini kita menjadi lebih termotivasi untuk memastikan bahwa negara memberikan perlindungan penuh bagi para pekerja, menuju universal coverage di bidang ketenagakerjaan. Ini juga merupakan bagian penting dari upaya kami untuk mengurangi kemiskinan ekstrem di Jatim,” tambahnya.

Inovasi Melalui Optimalisasi DBHCHT

Salah satu langkah strategis yang diambil Jatim adalah melalui optimalisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk perlindungan sosial. Program ini ditujukan untuk melindungi petani tembakau dan pekerja rentan lainnya melalui program BPJS Ketenagakerjaan. “Optimalisasi DBHCHT ini menjadi bagian dari upaya kami dalam meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Jatim. Dengan program ini, kami berharap target universal coverage bisa segera terwujud,” ungkap Adhy.

Keberhasilan program ini terlihat dari penerapan DBHCHT di 21 kabupaten/kota di Jatim, dengan total tenaga kerja yang terdaftar mencapai 211.353 orang. “Program DBHCHT ini kami harap bisa memberikan manfaat luas kepada masyarakat, terutama pekerja, dan pada saat yang sama dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan,” katanya.

Adhy juga mengarahkan bupati dan walikota di Jatim untuk terus meningkatkan jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah mereka. Untuk daerah dengan sumber pendanaan terbatas, alternatif pendanaan lain akan dipertimbangkan. “Kami juga mendorong perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja, termasuk relawan seperti Tagana,” tambahnya.

Target dan Upaya ke Depan

Jawa Timur memiliki target ambisius untuk mencapai universal coverage 100% secara bertahap. Pada tahun 2024, target coverage ditetapkan sebesar 35%, dengan pertumbuhan 6% dari tahun 2023. Langkah-langkah yang diambil termasuk pengalokasian anggaran perlindungan jaminan sosial untuk 500 ribu petani tembakau dan pekerja rentan lainnya serta mewajibkan seluruh Aparatur Pemerintahan Desa dan pekerja di Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Untuk tahun 2025, target coverage dinaikkan menjadi 40%, dengan pengalokasian anggaran untuk 1 juta petani tembakau dan pekerja rentan lainnya, serta penerbitan regulasi berupa Perda tentang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan. Jaminan sosial ketenagakerjaan juga akan menjadi fokus utama dalam penanggulangan kemiskinan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jatim Tahun 2025.

“Melalui langkah-langkah ini, kami berharap universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan dapat terwujud dan memberikan perlindungan serta manfaat optimal bagi seluruh pekerja di Jatim,” ujar Adhy.

Pesan dari Wakil Presiden

Dalam sambutannya, Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin menekankan pentingnya program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya. “Salah satu pilar pembangunan menuju Indonesia Emas 2045 adalah reformasi ketenagakerjaan. Dengan jumlah penduduk yang bekerja pada tahun 2024 mencapai 142 juta orang, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan,” kata Wapres.

Wapres berharap pada tahun 2045 nanti, 99,5% pekerja di Indonesia dapat terlindungi sepenuhnya. Program jaminan sosial ketenagakerjaan juga dianggap penting bagi pekerja rentan seperti petani, nelayan, dan pedagang kaki lima dalam menghadapi kondisi finansial darurat. “Penting bagi pemerintah daerah, hingga tingkat desa dan kelurahan, untuk memastikan setiap pekerja menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan melalui optimalisasi program jamsostek dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem,” pungkasnya.

(K/09)