Polemik Pembentukan Angkatan Siber TNI: Sipil atau Tentara?

JAKARTA –Rencana pembentukan Angkatan Siber sebagai angkatan keempat dalam struktur TNI semakin mendekati kenyataan. Namun, keputusan mengenai apakah unit ini harus diisi oleh tenaga sipil atau personel militer masih menuai perdebatan.

KSAD: Keamanan Siber Harus Menjadi Prioritas

Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), mengakui pentingnya keamanan siber di tengah meningkatnya ancaman terhadap data dan informasi. Menurutnya, kejahatan siber merupakan ancaman global yang harus dihadapi dengan serius. Maruli menekankan perlunya pembentukan organisasi yang efektif untuk mengatasi dan mencegah serangan siber.

“Iya, iya itu kan sudah jadi ancaman global kan sekarang sudah terbukti beberapa permasalahan tentang data-data kita segala macam itu. Ya kita akan telusuri supaya bisa punya organisasi yang baik untuk bisa memfungsikan, mengantisipasi perkembangan siber,” ujar Maruli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9).

Namun, Maruli juga mengakui perlunya diskusi mendalam mengenai peran dan struktur Angkatan Siber. Apakah unit ini lebih cocok diisi oleh sipil atau tentara? Maruli menegaskan bahwa hal ini perlu dibahas lebih lanjut antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Pertahanan (Kemhan), dan pihak-pihak terkait lainnya.

“Sebenarnya itu akan berpengaruh ke keamanan, itu memang kemarin kan antara Kominfo dengan Angkatan, Kemhan ya mungkin perlu duduk bersama. Nanti kita bagaimana mungkin apa perlu dibagi tugasnya atau siapa yang bertanggung jawab nanti kita bisa,” jelas Maruli.

KSAU: Profesionalisme Adalah Kunci

Di sisi lain, Marsekal TNI Tonny Harjono, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU), menekankan bahwa Angkatan Siber harus diisi oleh orang-orang yang profesional. Menurutnya, baik tentara maupun sipil dapat memberikan kontribusi yang berarti jika mereka memiliki keahlian yang diperlukan. Harjono menilai bahwa setiap angkatan sudah memiliki unit siber masing-masing dan terus meningkatkan kemampuannya melalui berbagai pendidikan dan pelatihan.

“Kalau menurut saya sih sama saja, profesionalisme. Kalau memang dari kita punya angkatan, Angkatan Siber, awak-awaknya gabungan dari TNI dengan sipil tidak masalah. Tapi yang penting tujuan dibuat organisasi itu terkait apa, lebih ke situ sih. Kita tidak masalah dari sipil atau militer,” ungkap Harjono.

Pro dan Kontra: Sipil vs. Militer

Perdebatan mengenai apakah Angkatan Siber sebaiknya diisi oleh sipil atau tentara mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam penataan struktur keamanan siber. Di satu sisi, tenaga sipil yang memiliki keahlian khusus dalam bidang teknologi dan informasi mungkin membawa perspektif baru dan inovasi. Di sisi lain, personel militer dengan disiplin dan pengalaman dalam operasi keamanan dapat memberikan kerangka kerja yang lebih terstruktur dan terintegrasi.

Perspektif Internasional

Dalam konteks internasional, banyak negara telah mengadopsi berbagai model untuk unit keamanan siber mereka. Beberapa negara mengandalkan gabungan antara personel militer dan sipil, sementara yang lain memilih untuk memisahkan fungsi-fungsi tersebut. Setiap pendekatan memiliki kelebihan dan kekurangan, dan keputusan akhir biasanya disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dan strategi keamanan nasional masing-masing negara.

Langkah Selanjutnya

Kementerian Pertahanan dan Kominfo diharapkan segera menyelesaikan pembahasan mengenai struktur dan peran Angkatan Siber. Diskusi ini akan menentukan apakah unit ini akan menjadi bagian dari struktur militer yang ada atau lebih merupakan entitas yang melibatkan kontribusi dari berbagai sektor.

Dalam waktu dekat, publik dan pihak-pihak terkait menantikan keputusan resmi mengenai bagaimana Angkatan Siber akan dibentuk dan dioperasikan. Keputusan ini diharapkan dapat memperkuat pertahanan siber nasional dan mengatasi ancaman yang semakin kompleks di era digital ini.

(N/014)