Serangan ke Masjid Abu Bakr al-Siddiq, Tepi Barat Kembali Memanas
NABLUS Otoritas Palestina mengecam aksi pembakaran sebagian masjid oleh pemukim Israel di wilayah Tepi Barat yang diduduki. Insiden itu
INTERNASIONAL
JAKARTA -Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengungkapkan kasus penyelewengan yang melibatkan PT Indofarma (Persero) Tbk (INAF) kepada Komisi VI DPR. Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, yang akrab disapa Tiko, mengonfirmasi bahwa kasus fraud ini tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Selain itu, pemegang saham Indofarma baru saja menyelesaikan proses hukum berupa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di pengadilan.
Dalam rapat kerja yang digelar di Jakarta pada hari Senin, Tiko menjelaskan bahwa masalah internal di Indofarma termasuk adanya dugaan penyelewengan yang memerlukan penanganan hukum lebih lanjut. “Untuk kasus Indofarma saat ini memang ada fraud yang sedang ditangani Kejaksaan dan kami baru menyelesaikan PKPU,” ujar Tiko.
Seiring dengan penanganan kasus hukum, Kementerian BUMN juga merencanakan perubahan besar dalam pola bisnis Indofarma. Ke depan, perusahaan farmasi pelat merah ini tidak akan lagi memproduksi obat-obatan dan alat kesehatan secara independen. Sebagai bagian dari strategi restrukturisasi, Indofarma akan beralih menjadi entitas “made to order” (MTO), yang berarti pembuatan produk akan dilakukan berdasarkan pesanan dari induk usahanya, PT Biofarma (Persero).
Dengan model bisnis baru ini, Indofarma akan mengalihkan fokusnya dari produksi independen menjadi pembuatan pesanan sesuai permintaan dari Biofarma. Hal ini mencakup produksi obat generik bermerek, obat keras bermerek, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga. Tiko menyebutkan, “Nantinya, Indofarma tidak lagi memproduksi independen, tapi made to order atau makloon, di mana mereka akan memesan dari Biofarma dan memproduksi sesuai pesanan.”
Langkah ini juga melibatkan upaya efisiensi besar-besaran, termasuk penjualan aset dan penyesuaian tenaga kerja. Kementerian BUMN sedang mempersiapkan langkah-langkah untuk menyelesaikan isu kepegawaian dan memastikan efisiensi operasional di masa depan. “Kami sedang menyediakan penjualan aset yang akan kita jual bertahap untuk menyelesaikan isu kepegawaian supaya mendapatkan efisiensi ke depan,” tambah Tiko.
Restrukturisasi ini diharapkan akan membawa perubahan positif bagi Indofarma, memungkinkan perusahaan untuk lebih fokus pada efisiensi dan efektivitas operasional di tengah tantangan yang dihadapinya. Langkah-langkah ini juga merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Kementerian BUMN untuk memperbaiki kinerja dan tata kelola perusahaan-perusahaan BUMN.
(N/014)
NABLUS Otoritas Palestina mengecam aksi pembakaran sebagian masjid oleh pemukim Israel di wilayah Tepi Barat yang diduduki. Insiden itu
INTERNASIONAL
BANDA ACEH Ketua Koperasi Merah Putih Syariah Gampong Lam Lumpu, H. Irawan, bertemu Kepala Bidang Pengawasan Dinas Koperasi dan UKM Prov
EKONOMI
BATAM Siti Kholijah, nenek dari Fandi Ramadhan, terdakwa kasus penyelundupan 2 ton sabu, mendatangi Pengadilan Negeri Batam pada Senin,
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Spanduk berisi tuntutan agar Wali Kota Medan Rico Waas mundur dari jabatannya viral di media sosial. Dalam spanduk tersebut tertul
POLITIK
JAKARTA Pemerintah Indonesia menyepakati alokasi impor 1.000 ton beras dan 580.000 ekor ayam dari Amerika Serikat sebagai bagian dari per
EKONOMI
TAPTENG Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, SH, MH, mengajak RRI Sibolga berkolaborasi untuk memperkuat penyebaran informasi publ
PEMERINTAHAN
KABANJAHE Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes, memimpin rapat persiapan Peringatan Hari Jadi Kabupat
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja harus lebih proaktif. Ia meminta BPJS Ke
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memperluas penyidikan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jen
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas menegaskan, pemerintah kota tidak melarang pedagang menjual daging nonhalal. Sebaliknya, Pemkot akan men
PEMERINTAHAN