Isu Larangan Hijab untuk Paskibraka Memicu Polemik, Andre Rosiade Minta Klarifikasi BPIP

JAKARTA – Isu kontroversial terkait larangan penggunaan hijab bagi peserta Paskibraka kembali mencuat ke publik dan memicu polemik yang melibatkan sejumlah pihak. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade, meminta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk memberikan klarifikasi menyusul kabar yang menghebohkan ini.

Kepada wartawan, Andre Rosiade mengungkapkan bahwa ia telah menghubungi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo untuk mengkonfirmasi isu tersebut. Dari hasil pembicaraannya dengan Menpora, Andre menyebutkan bahwa kewenangan mengenai Paskibraka telah dialihkan dari Kemenpora ke BPIP sejak tahun 2022. “Tadi saya sudah mengonfirmasi kepada Menpora, ternyata sejak tahun 2022 kewenangan Kemenpora dalam mengurus Paskibraka sudah dialihkan ke BPIP,” jelas Andre pada Rabu, 14 Agustus 2024.

Ia menambahkan, meskipun BPIP telah memiliki kewenangan penuh atas Paskibraka, Andre merasa kecewa setelah meninjau Surat Keputusan (SK) BPIP yang ditandatangani oleh Kepala BPIP Yudian Wahyudi. Dalam SK tersebut, tidak terdapat petunjuk atau kebijakan terkait pakaian hijab untuk Paskibraka putri. “Saya melihat SK BPIP mengenai standar pakaian Paskibraka, dan tidak ada petunjuk tentang pakaian hijab di situ. Ini sangat mengecewakan,” ujar Andre.

Baca Juga:

• Hotman Paris Pastikan Nadiem Makarim Hadiri Pemeriksaan Kejagung Terkait Kasus Dugaan Korupsi Chromebook Rp9,9 Triliun
• Mahkamah Agung Kurangi Hukuman Gazalba Saleh Jadi 10 Tahun Penjara

Andre Rosiade mengkritik keras jika memang terdapat larangan bagi Paskibraka putri untuk mengenakan hijab. Menurutnya, hal ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 29 ayat 1 dan 2, yang menjamin kebebasan memeluk agama dan beribadat sesuai keyakinan masing-masing. “Kalau ada larangan seperti itu, jelas merupakan upaya diskriminatif. Pasal 29 UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk memeluk agama dan beribadat. Ini sudah lama berlaku, tidak seharusnya ada larangan baru muncul hanya karena perubahan kewenangan ke BPIP,” tegasnya.

Isu ini juga berdampak negatif terhadap citra pemerintah, seolah-olah pemerintah, presiden, dan Kemenpora terlibat dalam kebijakan kontroversial ini. Andre meminta BPIP untuk segera memberikan penjelasan yang jelas agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat. “Klarifikasi dari BPIP sangat penting agar tidak ada kesan bahwa pemerintah dan presiden terlibat dalam keputusan ini. Padahal, baik presiden maupun Kemenpora tidak tahu-menahu tentang larangan ini,” kata Andre.

Baca Juga:

• KPK Usut Dugaan Gratifikasi di Lingkungan MPR, Terkait Pengadaan Barang
• Eks Ketua PN Jaksel Serahkan Rp6,9 Miliar ke Kejagung, Diduga Suap Kasus Ekspor CPO

Menpora Dito Ariotedjo juga mengonfirmasi bahwa kewenangan terkait Paskibraka sepenuhnya berada di tangan BPIP dan saat ini mereka menunggu klarifikasi dari BPIP mengenai kabar larangan hijab tersebut. “Sejak 2022, Paskibraka sepenuhnya dikelola oleh BPIP. Kami sedang menelusuri isu ini dan menunggu klarifikasi dari BPIP,” ujar Dito.

Isu larangan hijab ini juga menarik perhatian dari publik, terlihat dari foto-foto pengukuhan Paskibraka yang diunggah di akun Instagram Presiden Joko Widodo, di mana tidak tampak peserta yang mengenakan hijab, termasuk anggota perempuan dari Aceh yang biasanya diwajibkan untuk mengenakan jilbab.

Perdebatan ini menyoroti pentingnya transparansi dan kejelasan dalam kebijakan publik, terutama yang menyangkut hak-hak dasar individu. BPIP diharapkan segera memberikan penjelasan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan memastikan bahwa semua keputusan yang diambil tidak melanggar prinsip-prinsip konstitusi dan hak asasi manusia.

(K/09)

Hotman Paris Pastikan Nadiem Makarim Hadiri Pemeriksaan Kejagung Terkait Kasus Dugaan Korupsi Chromebook Rp9,9 Triliun

Mahkamah Agung Kurangi Hukuman Gazalba Saleh Jadi 10 Tahun Penjara

KPK Usut Dugaan Gratifikasi di Lingkungan MPR, Terkait Pengadaan Barang

Eks Ketua PN Jaksel Serahkan Rp6,9 Miliar ke Kejagung, Diduga Suap Kasus Ekspor CPO

PRESEDEN BURUK KOPERASI ANEH

5 ASN di Kolaka Utara Mangkir Kerja hingga 2 Tahun, Tetap Terima Gaji: Satu Diusulkan Dipecat Tidak Hormat