CCTV Buka Petunjuk, Polisi Tangkap Bidan ASN dan Anaknya dalam Kasus Mayat Bayi Binjai
BINJAI Polisi menangkap seorang aparatur sipil negara (ASN) yang berprofesi sebagai bidan berinisial SS (55) bersama anaknya, RD (31). K
HUKUM DAN KRIMINAL
Jakarta – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II, Thomas Dwijandono, yang baru dilantik pada 18 Juli 2024, mengungkapkan komitmennya untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara melalui transparansi dan keterbukaan informasi. Dalam keterangannya di Kementerian Keuangan pada Selasa, 6 Agustus 2024, Tommy, sapaan akrabnya, menyatakan bahwa tujuannya memasuki posisi ini adalah untuk belajar dan meningkatkan sistem tata kelola di bawah kepemimpinan pemerintah yang baru.
Belajar dari Pengalaman dan TransparansiThomas Dwijandono, yang sebelumnya merupakan pejabat di Partai Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo Subianto, menilai pentingnya keterbukaan informasi di lingkungan Kemenkeu. Menurutnya, meskipun di Partai Gerindra telah menerapkan prinsip keterbukaan, implementasi di Kemenkeu jauh lebih kompleks dan mendalam. Ia mengakui bahwa di Gerindra keterbukaan informasi hanya berlaku di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP), sedangkan di Kemenkeu, keterbukaan harus dilakukan hingga ke unit-unit di bawah eselon I.
“Di Gerindra kita hanya di level DPP, ini di Kementerian Keuangan itu sampai jenjang yang bawah. Itu sesuatu yang luar biasa, sebagai seseorang yang tahu proses keterbukaan informasi publik (KIP) itu seperti apa, itu sesuatu yang luar biasa,” ujar Tommy dalam pernyataannya.
Peran Penting Pejabat Pengelola Informasi dan DokumentasiTommy juga menekankan peran krusial Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kementerian Keuangan. Menurutnya, PPID memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap penggunaan dana desa dan memastikan bahwa semua informasi terkait penggunaan anggaran disampaikan secara transparan dan bebas dari praktik korupsi.
“Kepercayaan publik terhadap institusi Kementerian Keuangan dapat terjaga apabila kita semua memahami urgensi keterbukaan informasi publik yang juga merupakan salah satu hak dari masyarakat,” tegas Tommy.
Komitmen terhadap Tata Kelola yang Lebih BaikThomas Dwijandono mengungkapkan bahwa dengan memahami dan menerapkan tata kelola yang lebih baik, diharapkan akan ada peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan negara. Ia berharap, keterbukaan dan transparansi yang diterapkan di Kemenkeu dapat menjadi contoh bagi lembaga-lembaga lain dalam mengelola anggaran dan informasi publik.
“Seiring dengan transisi pemerintahan, saya berharap dapat belajar dan berkontribusi untuk meningkatkan tata kelola di Kemenkeu agar dapat lebih baik dalam mengelola keuangan negara,” tutup Tommy.
(N/014)
BINJAI Polisi menangkap seorang aparatur sipil negara (ASN) yang berprofesi sebagai bidan berinisial SS (55) bersama anaknya, RD (31). K
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menegaskan kebijakan pencopotan Kapolda hingga P
NASIONAL
MEDAN Terdakwa Budi Pranoto mengungkap adanya permintaan komisi sebesar 44 persen dalam proyek pengadaan smartboard Dinas Pendidikan Kab
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret mantan Jampidsus Kejagung Fe
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Polda Metro Jaya memastikan 995 benda berbentuk senjata yang ditemukan di salah satu ruangan yayasan sekolah swasta di Kebayoran
NASIONAL
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan memberikan penghargaan kepada almarhum Pratu Galuh Nugraha atas keberanian dan pengorba
PERISTIWA
BANDA ACEH Polda Aceh memburu pemasok cartridge atau vape getar yang mengandung etomidate dalam kasus narkotika di Kabupaten Bireuen. Pema
HUKUM DAN KRIMINAL
GUNUNGSITOLI Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya kembali berkantor di Kepulauan Nias. Kehadirannya kali ini untuk memastikan progr
PEMERINTAHAN
JAKARTA Nilai tukar rupiah menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada penutupan perdagangan Senin (10/8/2026). Rupiah ditutup di lev
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah menargetkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur ekosistem transportasi online, termasuk ojek online (ojol), ra
NASIONAL