BPA Luncurkan BPA Fair 2026, Dorong Optimalisasi Lelang Aset Negara dengan Target Rp100 Miliar Lebih
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
Jakarta – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II, Thomas Dwijandono, yang baru dilantik pada 18 Juli 2024, mengungkapkan komitmennya untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara melalui transparansi dan keterbukaan informasi. Dalam keterangannya di Kementerian Keuangan pada Selasa, 6 Agustus 2024, Tommy, sapaan akrabnya, menyatakan bahwa tujuannya memasuki posisi ini adalah untuk belajar dan meningkatkan sistem tata kelola di bawah kepemimpinan pemerintah yang baru.
Belajar dari Pengalaman dan TransparansiThomas Dwijandono, yang sebelumnya merupakan pejabat di Partai Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo Subianto, menilai pentingnya keterbukaan informasi di lingkungan Kemenkeu. Menurutnya, meskipun di Partai Gerindra telah menerapkan prinsip keterbukaan, implementasi di Kemenkeu jauh lebih kompleks dan mendalam. Ia mengakui bahwa di Gerindra keterbukaan informasi hanya berlaku di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP), sedangkan di Kemenkeu, keterbukaan harus dilakukan hingga ke unit-unit di bawah eselon I.
“Di Gerindra kita hanya di level DPP, ini di Kementerian Keuangan itu sampai jenjang yang bawah. Itu sesuatu yang luar biasa, sebagai seseorang yang tahu proses keterbukaan informasi publik (KIP) itu seperti apa, itu sesuatu yang luar biasa,” ujar Tommy dalam pernyataannya.
Peran Penting Pejabat Pengelola Informasi dan DokumentasiTommy juga menekankan peran krusial Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kementerian Keuangan. Menurutnya, PPID memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap penggunaan dana desa dan memastikan bahwa semua informasi terkait penggunaan anggaran disampaikan secara transparan dan bebas dari praktik korupsi.
“Kepercayaan publik terhadap institusi Kementerian Keuangan dapat terjaga apabila kita semua memahami urgensi keterbukaan informasi publik yang juga merupakan salah satu hak dari masyarakat,” tegas Tommy.
Komitmen terhadap Tata Kelola yang Lebih BaikThomas Dwijandono mengungkapkan bahwa dengan memahami dan menerapkan tata kelola yang lebih baik, diharapkan akan ada peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan negara. Ia berharap, keterbukaan dan transparansi yang diterapkan di Kemenkeu dapat menjadi contoh bagi lembaga-lembaga lain dalam mengelola anggaran dan informasi publik.
“Seiring dengan transisi pemerintahan, saya berharap dapat belajar dan berkontribusi untuk meningkatkan tata kelola di Kemenkeu agar dapat lebih baik dalam mengelola keuangan negara,” tutup Tommy.
(N/014)
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
MEDAN Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada Saiful Bahri alias Pon (47), kurir narkotika
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Rancangan UndangUndan
POLITIK
BATU BARA Wacana pemekaran wilayah yang mengusung pembentukan Provinsi Sumatera Pantai Timur kembali memantik perhatian publik. Kali ini
POLITIK
JAKARTA Pemerintah terus mendorong penguatan ketahanan energi nasional melalui diversifikasi bauran energi, termasuk opsi pengembangan P
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi survival mode ekonomi di tengah
EKONOMI
MEDAN Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan pentingnya perusahaan menyesuaikan penugasan peserta magang dengan latar be
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan klarifikasi terkait pernyataannya mengenai kebutuhan hingga 19.000 e
EKONOMI
JAKARTA Tim penasihat hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menyampaikan keberatan atas perce
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengingatkan bahwa risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2026 diper
PEMERINTAHAN