JAKARTA –Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) hari ini menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang bertujuan untuk memperkuat tindakan pencegahan dan penegakan hukum terhadap kasus mafia tanah di Indonesia. Langkah ini dilakukan sebagai respons atas masalah sengketa pertanahan yang terus menjadi perhatian serius masyarakat, yang sering kali dimotori oleh oknum-oknum yang dikenal sebagai mafia tanah.
Perjanjian ini disepakati seiring dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/BPN) Nomor 15 Tahun 2024 yang menegaskan pentingnya langkah preventif dalam menangani kasus pertanahan yang kompleks dan berlarut-larut.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, dalam sambutannya menyampaikan keprihatinan atas banyaknya korban yang telah menjadi mangsa dari praktik mafia tanah. “Banyak yang menjadi korban mafia tanah. Belasan tahun bahkan puluhan tahun kasus tidak selesai karena memang sudah sangat complicated dan ini perlu diurai secara rigit dan tidak boleh ada persepsi yang berbeda,” ujar AHY di acara penandatanganan PKS di Kemayoran, Jakarta.
Baca Juga:
AHY berharap, kerja sama ini akan memperkuat sinergi antara Kementerian ATR/BPN dan Polri melalui Satgas Anti Mafia Tanah, sehingga dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terkait kepemilikan tanah mereka. Hal ini juga mendapat dukungan penuh dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginginkan upaya serius dalam memberantas mafia tanah di Indonesia.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo turut menyampaikan bahwa masalah sengketa tanah telah mengganggu investasi di Indonesia. “Pada saat negara mau menggunakan tanah saja berhadapan dengan mafia tanah. Oleh karena itu tentunya kita sepakat bahwa harus ada kepastian terkait dengan kepemilikan tanah,” tegas Listyo dalam sambutannya.
Baca Juga:
Perjanjian ini mencakup beberapa poin penting, antara lain pertukaran dan pemanfaatan data, pembentukan satuan tugas, penegakan hukum, peningkatan kapasitas, serta pemanfaatan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang tersedia. PKS ini juga akan disosialisasikan secara luas baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, dengan berlakunya selama 5 tahun sejak ditandatangani oleh para pihak.
Dengan langkah konkret ini, diharapkan Indonesia dapat mengatasi masalah mafia tanah secara lebih efektif, sehingga investasi dapat berjalan lancar dan masyarakat bisa merasakan keadilan dalam kepemilikan tanah mereka. Langkah preventif dan penegakan hukum yang tegas menjadi kunci untuk mewujudkan visi Indonesia yang berkeadilan dan berkepastian hukum dalam sektor pertanahan.
(N/014)
SIMALUNGUN Seorang balita perempuan bernama Glorya Pasaribu (2) ditemukan tewas setelah tergelincir ke dalam parit besar di dekat rumahn
Peristiwa
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mempertimbangkan langkah jemput paksa terhadap Gibbrael Isaak (GI), warga negara Singa
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, mengecam keras pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang men
Nasional
SIMALUNGUN Sebuah mobil dinas berpelat merah milik UPTD Samsat Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara, m
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Direktur Merah Putih Stratejik Institut (MPSI), Noor Azhari, melontarkan kritik keras terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Ba
Hukum dan Kriminal
SUMBA BARAT DAYA Seorang anggota polisi berpangkat Aipda berinisial PS, yang menjabat sebagai Kanit Propam Polsek Wewewa Selatan, kini r
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa kenaikan gaji para hakim yang direncanakan Presiden Prabowo Subianto hingga
Nasional
JAKARTA Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani membuka peluang kerja sama penempatan tenaga kerja te
Ekonomi
WASHINGTON Presiden Amerika Serikat Donald Trump akhirnya buka suara terkait serangan militer Israel terhadap Iran yang terjadi pada Juma
Internasional
MEDAN Peristiwa tragis terjadi di kawasan Jalan Dr Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu II, Kecamatan Medan Area. Seorang pere
Hukum dan Kriminal
