Gabungan OKP, BEM, dan Paguyuban Mahasiswa di Aceh Desak Presiden Prabowo Kembalikan Empat Pulau ke Wilayah Aceh

BANDA ACEH — Gelombang desakan kepada pemerintah pusat terus menguat dari kalangan pemuda dan mahasiswa Aceh terkait status empat pulau yang menjadi sengketa antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.

Gabungan Organisasi Kepemudaan (OKP), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), dan Paguyuban Mahasiswa dari berbagai elemen menyuarakan tuntutan agar Presiden Prabowo Subianto segera mengembalikan empat pulau tersebut ke wilayah administratif Provinsi Aceh.

Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Aceh, Muhammad Dwi Cahyo, dalam konferensi pers di Banda Aceh, Senin (16/6).

Baca Juga:

• Prabowo: Pemerintah Akan Jamin Kehidupan Keluarga Affan Kurniawan
• Prabowo Tegaskan Pemahamannya Tidak Kalah dari Kader PDIP: Saya Baca ‘Indonesia Menggugat’ Bung Karno

Dalam orasinya, ia menegaskan bahwa pulau-pulau yang dimaksud, yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Mangkir Gadang, secara historis dan administratif selama ini menjadi bagian dari Kabupaten Aceh Singkil.

"Ini bukan hanya soal batas wilayah, tapi juga menyangkut kedaulatan daerah. Kami mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) guna mengembalikan keempat pulau itu ke wilayah Aceh," tegas Dwi Cahyo.

Baca Juga:

• Massa Geruduk DPD Gerindra Sumut! Tuntut Zakky Shahri Dicopot dari Ketua DPRD Deli Serdang, Diduga Tak Sejalan dengan Asta Cita
• Siapa Teungku Nyak Sandang? Tokoh di Balik Seulawah RI-001 yang Terima Penghargaan Tertinggi dari Presiden

Adapun pernyataan sikap yang disampaikan dalam konferensi pers tersebut berisi tiga tuntutan utama:

- Mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengeluarkan Keppres yang menetapkan kembali status keempat pulau sebagai bagian dari Provinsi Aceh.

- Menuntut Gubernur Aceh agar mengambil sikap tegas dan aktif dalam membela hak dan kedaulatan wilayah Aceh.

- Meminta pencopotan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, karena dianggap mengeluarkan Keputusan Menteri yang cacat hukum dan memicu kegaduhan masyarakat.

Koalisi mahasiswa dan OKP juga memberikan ultimatum kepada pemerintah, bahwa jika tuntutan tersebut tidak ditindaklanjuti dalam waktu 3 x 24 jam, mereka akan menggelar aksi besar-besaran serentak di seluruh Aceh dan kota-kota besar di Indonesia.

Gabungan organisasi yang tergabung dalam gerakan ini meliputi:

- Pelajar Islam Indonesia (PII) Aceh

Prabowo: Pemerintah Akan Jamin Kehidupan Keluarga Affan Kurniawan

Prabowo Tegaskan Pemahamannya Tidak Kalah dari Kader PDIP: Saya Baca ‘Indonesia Menggugat’ Bung Karno

Massa Geruduk DPD Gerindra Sumut! Tuntut Zakky Shahri Dicopot dari Ketua DPRD Deli Serdang, Diduga Tak Sejalan dengan Asta Cita

Siapa Teungku Nyak Sandang? Tokoh di Balik Seulawah RI-001 yang Terima Penghargaan Tertinggi dari Presiden

Kementerian Haji dan Umrah Resmi Dibentuk, PCO: Tunggu Perpres dari Presiden Prabowo

Prabowo Siapkan Pengganti Wamenaker Immanuel Ebenezer yang Jadi Tersangka KPK