Minyakita Dihapus? Pengusaha Minyak Goreng Minta BLT Jadi Alternatif untuk Warga Miskin

JAKARTA -Polemik mengenai program minyak goreng kemasan sederhana merek pemerintah, Minyakita, kembali mencuat.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengusulkan agar program Minyakita dihapus dan diganti dengan skema Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat kurang mampu.

Menurut Sahat, kebijakan yang sudah berjalan sejak 2022 ini terbukti tidak efektif dan justru menciptakan distorsi di pasar.

Sahat menilai dominasi Minyakita di pasar sejak 2022 hingga saat ini telah merusak kompetisi yang sehat.

"Minyakita sudah mendominasi pasar, dan ini bertentangan dengan prinsip persaingan yang sehat. Dengan sistem yang ada, kita melihat tidak ada lagi ruang bagi produk minyak goreng lain untuk bersaing," ujar Sahat, dikutip pada Kamis (13/3/2025).

Dia juga menyoroti pentingnya menjaga persaingan pasar sebagaimana diingatkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Sahat mengajak pemerintah untuk mencari solusi yang lebih baik demi kepentingan nasional.

Sahat juga mengungkapkan ironi terkait harga minyak goreng yang masih tinggi di dalam negeri, meskipun Indonesia adalah produsen minyak sawit terbesar di dunia.

Ia berpendapat bahwa pemerintah perlu membuat regulasi yang membedakan harga minyak sawit untuk kebutuhan domestik dan ekspor.

"Minyak untuk kebutuhan domestik harus dipatok dengan harga yang lebih rendah, karena kita adalah sumber terbesar. Sedangkan minyak untuk ekspor harus diregulasi, bukan diserahkan begitu saja kepada perusahaan asing," ungkapnya.

Melihat situasi tersebut, Sahat mengusulkan agar bantuan untuk masyarakat miskin tidak lagi diberikan dalam bentuk produk Minyakita, melainkan berupa BLT.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 25,4 juta orang Indonesia berpendapatan rendah, dengan kebutuhan minyak goreng yang mencapai 100 ribu ton per tahun.

"Lebih baik diberikan BLT, karena pemerintah sudah memiliki data penerima bantuan yang dikelola oleh Departemen Sosial," tambahnya.

Sahat juga menekankan bahwa pendanaan untuk program ini bisa diambil dari levy ekspor minyak sawit.

"Dana bisa diambil dari pungutan ekspor CPO, jadi tidak perlu membebani anggaran pemerintah," ujarnya.

Lebih lanjut, Sahat juga menyarankan agar harga Minyakita tidak lagi dibatasi pada Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp15.700 per liter, melainkan diserahkan pada harga pasar sekitar Rp17.000 hingga Rp18.000 per liter.

"Hapuskan saja Minyakita, biar pasar yang menentukan harga," katanya.

Dia juga mengusulkan agar kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan kuota ekspor dihapuskan.

"Kalau harga minyak goreng sudah sekitar Rp17.000 atau Rp18.000 per liter, itu akan menjadi harga standar. Masyarakat yang membutuhkan bisa dibantu dengan uang tunai," jelas Sahat.

Sahat meyakini bahwa meskipun kebijakan DMO dihapus, pasokan minyak goreng domestik tetap akan tercukupi.

"Ada 83 perusahaan produsen minyak goreng di Indonesia, dan hanya sekitar 10 yang menjadi eksportir. Sisanya akan memenuhi kebutuhan pasar domestik," jelasnya.

Dengan kebijakan ini, Sahat percaya bahwa pasar akan lebih seimbang dan tidak ada campur tangan berlebihan dari pemerintah.

"Pasar akan berjalan lebih alami, dan masyarakat akan tetap bisa mendapatkan minyak goreng dengan harga yang wajar," pungkasnya.

(cb/a)