Kemnaker Integrasikan Data BPJS dan K3, Pengawasan Ketenagakerjaan Masuk Era Baru
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
JAWA TENGAH -Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menargetkan agar seluruh 38 provinsi di Indonesia memiliki Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Hal ini disampaikan Presiden Prabowo dalam peresmian KEK Industropolis Batang, Jawa Tengah, Kamis (20/3).
Prabowo menyatakan bahwa KEK menjadi bagian dari upaya memperkuat fondasi ekonomi negara.
"Kita akan mungkin idealnya satu KEK di tiap provinsi. Jadi ujungnya kita harus punya 38 KEK itu yang kita ingin ke arah sana," ungkap Prabowo usai peresmian tersebut.
Salah satu KEK yang baru saja diresmikan adalah KEK Industropolis Batang, yang sebelumnya dikenal dengan nama Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa perubahan status KITB menjadi KEK bertujuan untuk menarik lebih banyak investasi ke kawasan tersebut.
"Untuk menarik investasi memang ada permintaan untuk kawasannya ditingkatkan menjadi kawasan ekonomi khusus. Dengan Peraturan Presiden Nomor 12/2025, hari ini KEK Industropolis Batang resmi ditetapkan," ujar Airlangga saat peresmian.
Direktur Utama KITB, Ngurah Wirawan, menyatakan bahwa status KEK di bidang industri dan pengolahan, logistik, transportasi, serta pariwisata memberikan berbagai fasilitas keringanan bagi investor.
Salah satu keringanan yang diberikan adalah pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi di kawasan tersebut.
"Jadi transaksi-transaksi di dalam Kawasan Ekonomi Khusus tidak dikenakan PPN. Selain itu, ada keringanan bea masuk barang mewah untuk alat produksi," terang Ngurah.
Ngurah juga menambahkan bahwa investor di KEK Batang yang melakukan investasi di atas Rp1 triliun berhak atas pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) hingga 20 tahun, sehingga biaya investasi menjadi lebih murah.
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
MANADO Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan proyek strategis nasional di sektor pen
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar, Mangihut Sinaga, menyampaika
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia terus mengupayakan agar produk kelapa sawit nasional memperoleh pengecualian dari kebijakan tarif impor sebe
EKONOMI
BANDA ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemulihan infrastru
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto berencana melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam setiap rapat koordinasi Komite Sta
EKONOMI
MEDAN Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai, Fitra Ramadhan Panjaitan, divonis tiga tahun penjara dalam perkara koru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLi, menegaskan perubahan mekanis
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Komisi III DPR RI, Teuku Ibrahim, mendesak Polda Metro Jaya bergerak cepat mengusut peny
HUKUM DAN KRIMINAL