Penurunan Jumlah Pemudik Lebaran 2025, Dampak Ekonomi yang Terasa?

bitvonline.com-Lebaran identik dengan tradisi mudik, namun pada tahun 2025, diperkirakan jumlah pemudik akan mengalami penurunan signifikan.

Hasil survei dari Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memprediksi hanya 146,48 juta orang yang akan mudik, berkurang sebanyak 47,12 juta orang atau 24% dibandingkan dengan Lebaran 2024 yang mencapai 193,6 juta pemudik.

Penurunan ini menunjukkan adanya perubahan pola pergerakan masyarakat, yang berdampak pada sektor transportasi dan perekonomian.

Baca Juga:

• Apresiasi Irjen Agus, Rocky Gerung: Gagasan Visioner Turunkan Angka Kecelakaan
• KSOP Banten Tegur Operator Kapal Penyeberangan Merak-Bakauheni karena Tarif Tambahan Ilegal

Menurut Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub, Budi Rahardjo, penurunan ini kemungkinan disebabkan oleh perubahan kebiasaan masyarakat dalam mobilitas.

Walaupun ada penurunan, pergerakan pemudik masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, dengan 55% pemudik berasal dari wilayah Jawa, sementara tujuan mudik didominasi oleh daerah di Jawa dengan angka mencapai 70%. Pulau Sumatera menjadi wilayah kedua dengan kontribusi sekitar 21%.

Baca Juga:

• Kecelakaan Lalu Lintas Selama Mudik 2025: Polres Muaro Jambi Catatkan Kenaikan Signifikan
• Trafik Kendaraan di Tol Trans Sumatera Meningkat Signifikan, Hutama Karya Catat 180.722 Kendaraan pada 6 April 2025

Dampak Ekonomi Mudik yang Menurun

Mudik selama Lebaran bukan hanya tradisi berkumpul dengan keluarga, tetapi juga menjadi motor penggerak perekonomian Indonesia.

Setiap tahun, perputaran uang yang terjadi selama periode mudik mendorong lonjakan aktivitas ekonomi, khususnya di sektor transportasi, pariwisata, perdagangan, dan konsumsi rumah tangga.

Namun, pada Lebaran 2025, perputaran uang diperkirakan turun sebesar 12,28%, dengan proyeksi hanya mencapai Rp 137,98 triliun, lebih rendah dari Rp 157,30 triliun pada tahun 2024.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Sarman Simanjorang, menjelaskan bahwa tekanan ekonomi, seperti meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) dan ketidakpastian ekonomi, menjadi faktor utama yang membuat banyak orang memilih untuk tidak mudik.

Selain itu, jarak libur Lebaran yang berdekatan dengan libur Natal dan Tahun Baru turut mempengaruhi keputusan tersebut.

Pergeseran Tren Mudik dan Ekonomi Lokal

Wali Kota Surakarta, Respati Achmad Ardianto, menilai penurunan jumlah pemudik bukan sebagai sinyal melemahnya ekonomi, tetapi lebih kepada perubahan tren akibat kemajuan teknologi.

Semakin mudahnya akses internet memungkinkan masyarakat tetap terhubung dengan keluarga tanpa harus melakukan perjalanan jauh.

Meskipun begitu, perekonomian daerah tetap diharapkan bisa tumbuh meski jumlah pemudik menurun.

Namun, ekonom dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengingatkan bahwa sektor informal seperti pedagang kaki lima di terminal atau pasar tradisional di daerah tujuan mudik kemungkinan akan merasakan dampak terbesar.

Selain itu, daerah dengan ekonomi lokal yang lebih kuat, seperti Bali dan Yogyakarta, diharapkan lebih resisten terhadap penurunan ini, karena masih bergantung pada sektor pariwisata.

Kondisi Makroekonomi dan Daya Beli Masyarakat

Direktur Ekonomi Center of Economics and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menyatakan bahwa penurunan aktivitas ekonomi selama Lebaran 2025 mencerminkan kondisi makroekonomi Indonesia yang tengah menghadapi tekanan.

Deflasi yang terjadi di awal 2025 menunjukkan lemahnya permintaan domestik, sementara daya beli masyarakat juga semakin tertekan akibat ketidakpastian ekonomi dan tingginya angka PHK.

Pemerintah telah memberikan berbagai insentif untuk mendorong mudik, seperti diskon tarif tol dan tiket transportasi, namun respons masyarakat terbilang minim. Menurut Nailul, hal ini menunjukkan bahwa bukan hanya faktor biaya perjalanan yang menjadi kendala, tetapi daya beli masyarakat secara keseluruhan yang sedang melemah.

Menyikapi Penurunan Aktivitas Ekonomi

Dengan penurunan jumlah pemudik dan melemahnya daya beli masyarakat, pemerintah perlu lebih sigap dalam merespons situasi ini dengan kebijakan yang tepat.

Menurut ekonom, stimulus fiskal yang lebih merata dan tepat sasaran menjadi hal yang penting untuk menghindari dampak ekonomi yang lebih luas.

(bs/n14)