Potret Kesejahteraan RI 2026 versi BPS: Pengguna Dompet Digital Melesat, Tapi 11% Warga Tanpa Ijazah
JAKARTA Badan Pusat Statistik (BPS) merilis gambaran kesejahteraan masyarakat Indonesia pada 2026 yang mencakup berbagai aspek kehidupan,
NASIONAL
Berikut adalah tarif yang dikenakan kepada negara-negara ASEAN yang terdampak:
Kamboja: 49% (Kenakan tarif ke AS 97%)
Laos: 48% (Kenakan tarif ke AS 95%)
Vietnam: 46% (Kenakan tarif ke AS 90%)
Myanmar: 44% (Kenakan tarif ke AS 88%)
Thailand: 36% (Kenakan tarif ke AS 72%)
Indonesia: 32% (Kenakan tarif ke AS 64%)
Malaysia: 24% (Kenakan tarif ke AS 47%)
Brunei: 24% (Kenakan tarif ke AS 47%)
Filipina: 17% (Kenakan tarif ke AS 34%)
Singapura: 10% (Kenakan tarif ke AS 10%)
Timor-Leste: 10% (Kenakan tarif ke AS 10%)
Kebijakan tarif impor baru ini diharapkan dapat membawa dampak signifikan terhadap perdagangan global, khususnya bagi negara-negara yang memiliki hubungan dagang erat dengan AS.
Keputusan ini akan menjadi tantangan bagi eksportir Indonesia, yang harus beradaptasi dengan tarif yang lebih tinggi untuk memasuki pasar AS.
(dc/a)
JAKARTA Badan Pusat Statistik (BPS) merilis gambaran kesejahteraan masyarakat Indonesia pada 2026 yang mencakup berbagai aspek kehidupan,
NASIONAL
BINJAI Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Binjai menyosialisasikan rencana pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik (FPSS) untuk m
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Dharmayukti Karini (DYK) Daerah Aceh menggelar perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke24 di Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Rabu (7/1
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ahli digital forensik Rismon Sianipar menilai Mahkamah Konstitusi (MK) sudah tepat tidak menerima gugatan yang mempersoalkan syara
POLITIK
JAKARTA Bareskrim Polri menerima pengaduan masyarakat (dumas) terkait dugaan keabsahan dokumen pendidikan atau ijazah yang digunakan Wakil
NASIONAL
JAKARTA Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, didakwa melakukan tindak pidana pencuc
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sembilan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dilaporkan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terkait dugaan pelanggaran kode
POLITIK
JAKARTA Partai Gerindra meminta polemik mengenai ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dihentikan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) m
POLITIK
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menjelaskan tahapan verifikasi syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat pencalonan Pilpres 202
NASIONAL
JAKARTA Pengamat komunikasi politik sekaligus sosiolog Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menilai putusan Mahkamah Konstitus
NASIONAL