
Antusiasme Tinggi, Pemerintah Tambah Kuota Undangan untuk Upacara HUT ke-80 RI di Istana Merdeka
JAKARTA Pemerintah memutuskan untuk menambah kuota undangan bagi masyarakat umum dalam rangka menghadiri Upacara Peringatan Hari Ulang T
NasionalJAKARTA -Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mengambil langkah frontal untuk membalas kebijakan perang dagang yang dilancarkan oleh Presiden AS Donald Trump.
Sebaliknya, pemerintah Indonesia lebih memilih untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui jalur diplomasi dan negosiasi perdagangan.
Baca Juga:
Zulhas mengungkapkan hal tersebut dalam acara Halal Bihalal di Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, pada Selasa (8/4).
"Kita tidak soal balas-membalas, kita lebih memilih jalur diplomasi. Karena kita saling membutuhkan, ya. Saya kira perbincangan diplomasi yang dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto akan menyelesaikan semuanya," kata Zulhas.
Baca Juga:
Pernyataan Zulhas ini disampaikan untuk merespons kebijakan terbaru AS yang berencana mengenakan tarif impor terhadap sejumlah produk, di tengah upaya Indonesia untuk meningkatkan ekspor telur ke Negeri Paman Sam.
Meski begitu, Zulhas menyambut positif rencana ekspor telur Indonesia ke AS karena stok telur domestik yang melimpah.
Selain itu, Zulhas juga menyoroti strategi pemerintah dalam menjaga kedaulatan pangan Indonesia.
Ia mengungkapkan bahwa Indonesia tidak boleh bergantung pada negara lain, terutama dalam sektor pangan.
"Presiden sudah jauh hari mengantisipasi hal seperti ini. Kita harus berdaulat di bidang pangan," ujarnya.
Saat ini, Zulhas mengungkapkan bahwa Indonesia berada dalam posisi yang kuat di sektor pangan.
Misalnya, meskipun beberapa negara menghadapi kekurangan stok telur dan beras, Indonesia justru memiliki surplus.
Bahkan, stok beras di gudang Bulog disebutkan mencapai 2,8 juta ton.
"Tidak ada negara di dunia yang memiliki stok beras sebesar itu. Bahkan beberapa negara ASEAN pun kekurangan," tambah Zulhas.
Terkait kebijakan tarif impor AS, Zulhas mengungkapkan bahwa pemerintah telah melakukan koordinasi dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto untuk segera melakukan negosiasi dagang dengan AS.
"Kita harus segera melakukan diplomasi untuk membicarakan hal ini. Banyak jalan yang bisa ditempuh, seperti negosiasi terkait impor minyak, terigu, dan kedelai," kata Zulhas.
Zulhas juga menyebutkan bahwa potensi krisis telur di AS bisa menjadi salah satu peluang dalam perundingan tersebut.
Selain itu, pemerintah Indonesia akan membicarakan dampak dari kenaikan tarif terhadap harga kedelai yang masih banyak diimpor dari AS.*
(cn/a)
JAKARTA Pemerintah memutuskan untuk menambah kuota undangan bagi masyarakat umum dalam rangka menghadiri Upacara Peringatan Hari Ulang T
NasionalTAPANULI SELATAN Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat ketahanan pangan dan mengurangi a
PemerintahanMANDAILING NATAL Dugaan pelanggaran etika yang menyeret nama salah satu kepala sekolah di Kabupaten Mandailing Natal kembali menjadi per
Hukum dan KriminalMEDAN Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke80 Republik Indonesia, fenomena pengibaran bendera bertema bajak laut One Piece oleh seju
NasionalBANDA ACEH Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Drs. H. Azhari, membenarkan bahwa sosok berinisial MZ alias KS, yang b
Hukum dan KriminalBANGLI Kapolda Bali Irjen Pol. Daniel Aditya Jaya, S.H., S.I.K., M.Si., menegaskan bahwa jajaran kepolisian di Bali merupakan cerminan l
NasionalDENPASAR Polresta Denpasar menjadi tuan rumah pelaksanaan kegiatan penelitian sistem Elektronik Manajemen Penyidikan (EMP) dan supervis
NasionalBANGLI Dalam rangka memperkuat sinergi dan meningkatkan kinerja di jajaran kepolisian, Kapolda Bali Irjen Pol. Daniel Adityajaya, S.I.K.
NasionalJAKARTA Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menyampaikan pandangannya terkait fenom
NasionalMEDAN Tim Nasional Indonesia U17 secara resmi mengumumkan daftar 30 pemain yang akan berlaga dalam ajang Piala Kemerdekaan 2025, yang d
Olahraga