JAKARTA -Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mengambil langkah frontal untuk membalas kebijakan perang dagang yang dilancarkan oleh Presiden AS Donald Trump.
Sebaliknya, pemerintah Indonesia lebih memilih untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui jalur diplomasi dan negosiasi perdagangan.
Baca Juga:
Zulhas mengungkapkan hal tersebut dalam acara Halal Bihalal di Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, pada Selasa (8/4).
"Kita tidak soal balas-membalas, kita lebih memilih jalur diplomasi. Karena kita saling membutuhkan, ya. Saya kira perbincangan diplomasi yang dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto akan menyelesaikan semuanya," kata Zulhas.
Baca Juga:
Pernyataan Zulhas ini disampaikan untuk merespons kebijakan terbaru AS yang berencana mengenakan tarif impor terhadap sejumlah produk, di tengah upaya Indonesia untuk meningkatkan ekspor telur ke Negeri Paman Sam.
Meski begitu, Zulhas menyambut positif rencana ekspor telur Indonesia ke AS karena stok telur domestik yang melimpah.
Selain itu, Zulhas juga menyoroti strategi pemerintah dalam menjaga kedaulatan pangan Indonesia.
Ia mengungkapkan bahwa Indonesia tidak boleh bergantung pada negara lain, terutama dalam sektor pangan.
"Presiden sudah jauh hari mengantisipasi hal seperti ini. Kita harus berdaulat di bidang pangan," ujarnya.
Saat ini, Zulhas mengungkapkan bahwa Indonesia berada dalam posisi yang kuat di sektor pangan.
Misalnya, meskipun beberapa negara menghadapi kekurangan stok telur dan beras, Indonesia justru memiliki surplus.
Bahkan, stok beras di gudang Bulog disebutkan mencapai 2,8 juta ton.
"Tidak ada negara di dunia yang memiliki stok beras sebesar itu. Bahkan beberapa negara ASEAN pun kekurangan," tambah Zulhas.
Terkait kebijakan tarif impor AS, Zulhas mengungkapkan bahwa pemerintah telah melakukan koordinasi dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto untuk segera melakukan negosiasi dagang dengan AS.
"Kita harus segera melakukan diplomasi untuk membicarakan hal ini. Banyak jalan yang bisa ditempuh, seperti negosiasi terkait impor minyak, terigu, dan kedelai," kata Zulhas.
Zulhas juga menyebutkan bahwa potensi krisis telur di AS bisa menjadi salah satu peluang dalam perundingan tersebut.
Selain itu, pemerintah Indonesia akan membicarakan dampak dari kenaikan tarif terhadap harga kedelai yang masih banyak diimpor dari AS.*
(cn/a)
JAKARTA Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengumumkan adanya bukti baru (novum) dalam polemik sengketa empat pulau antara Aceh dan Suma
Nasional
JAKARTA Mantan Lurah Kelapa Dua, Kebon Jeruk, Jakarta Barat periode 20152017, Herman, resmi didakwa melakukan tindak pidana korupsi ber
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH United Nations Childrens Fund (UNICEF) memberikan dukungan aktif kepada Pemerintah Aceh dalam rangka penyusunan dan sosialisasi
Pemerintahan
JAKARTA Sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Ummat menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakerna
Politik
MAKKAH Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) mengingatkan seluruh jamaah haji Indonesia untuk tidak membawa air zamzam di dalam koper ba
Internasional
MEDAN Sebanyak 3.596 Koperasi Merah Putih di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) telah resmi memiliki badan hukum dan tercatat di Kementerian H
Pemerintahan
TEL AVIV Jumlah korban tewas akibat serangan besarbesaran Iran terhadap wilayah Israel terus bertambah. Hingga Senin malam, total 24 orang
Internasional
PEMATANG SANTAR Pengadilan Negeri (PN) Pematangsiantar resmi membacakan putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht) terkait perkara perbuata
Nasional
BANDA ACEH Dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke79, Polda Aceh menggelar kegiatan Bakti Kesehatan (Bakkes) yang dipusatkan di Aula Pr
Nasional
BANDA ACEH Ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Aceh Melawan menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Aceh, Senin (16/6).
Nasional
