Dua Kali Mangkir Kasus HGB, KPK Ungkap Alasan Belum Cegah Menteri Nusron Wahid ke Luar Negeri
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bad
NASIONAL
JAKARTA -Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mengambil langkah frontal untuk membalas kebijakan perang dagang yang dilancarkan oleh Presiden AS Donald Trump.
Sebaliknya, pemerintah Indonesia lebih memilih untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui jalur diplomasi dan negosiasi perdagangan.
Zulhas mengungkapkan hal tersebut dalam acara Halal Bihalal di Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, pada Selasa (8/4).
"Kita tidak soal balas-membalas, kita lebih memilih jalur diplomasi. Karena kita saling membutuhkan, ya. Saya kira perbincangan diplomasi yang dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto akan menyelesaikan semuanya," kata Zulhas.
Pernyataan Zulhas ini disampaikan untuk merespons kebijakan terbaru AS yang berencana mengenakan tarif impor terhadap sejumlah produk, di tengah upaya Indonesia untuk meningkatkan ekspor telur ke Negeri Paman Sam.
Meski begitu, Zulhas menyambut positif rencana ekspor telur Indonesia ke AS karena stok telur domestik yang melimpah.
Selain itu, Zulhas juga menyoroti strategi pemerintah dalam menjaga kedaulatan pangan Indonesia.
Ia mengungkapkan bahwa Indonesia tidak boleh bergantung pada negara lain, terutama dalam sektor pangan.
"Presiden sudah jauh hari mengantisipasi hal seperti ini. Kita harus berdaulat di bidang pangan," ujarnya.
Saat ini, Zulhas mengungkapkan bahwa Indonesia berada dalam posisi yang kuat di sektor pangan.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bad
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai polemik mengenai persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibra
POLITIK
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra men
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut dua prajurit TNI aktif diduga masuk dalam konstruksi perkara korupsi dana siap pakai
NASIONAL
BINJAI Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Binjai membersihkan area blok hunian A dan B untuk menjaga kebersihan, kesehatan
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menargetkan revitalisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerj
PEMERINTAHAN
MEDAN Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatera Utara (Sumut) bersama Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumut menggelar Operasi
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 21.119 pekerja re
PEMERINTAHAN
MEDAN Jadwal Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Utara (Sumut) 2026 berpotensi mundur satu hingga dua pekan dari rencana awal pad
OLAHRAGA
JAKARTA Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan penolakan terhadap wacana penghapusan unsur kerugian negara dalam tindak
POLITIK