Zulhas Tegaskan Indonesia Utamakan Diplomasi dalam Menghadapi Kebijakan Tarif Impor AS

JAKARTA -Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mengambil langkah frontal untuk membalas kebijakan perang dagang yang dilancarkan oleh Presiden AS Donald Trump.

Sebaliknya, pemerintah Indonesia lebih memilih untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui jalur diplomasi dan negosiasi perdagangan.

Zulhas mengungkapkan hal tersebut dalam acara Halal Bihalal di Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, pada Selasa (8/4).

"Kita tidak soal balas-membalas, kita lebih memilih jalur diplomasi. Karena kita saling membutuhkan, ya. Saya kira perbincangan diplomasi yang dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto akan menyelesaikan semuanya," kata Zulhas.

Pernyataan Zulhas ini disampaikan untuk merespons kebijakan terbaru AS yang berencana mengenakan tarif impor terhadap sejumlah produk, di tengah upaya Indonesia untuk meningkatkan ekspor telur ke Negeri Paman Sam.

Meski begitu, Zulhas menyambut positif rencana ekspor telur Indonesia ke AS karena stok telur domestik yang melimpah.

Selain itu, Zulhas juga menyoroti strategi pemerintah dalam menjaga kedaulatan pangan Indonesia.

Ia mengungkapkan bahwa Indonesia tidak boleh bergantung pada negara lain, terutama dalam sektor pangan.

"Presiden sudah jauh hari mengantisipasi hal seperti ini. Kita harus berdaulat di bidang pangan," ujarnya.

Saat ini, Zulhas mengungkapkan bahwa Indonesia berada dalam posisi yang kuat di sektor pangan.

Misalnya, meskipun beberapa negara menghadapi kekurangan stok telur dan beras, Indonesia justru memiliki surplus.

Bahkan, stok beras di gudang Bulog disebutkan mencapai 2,8 juta ton.

"Tidak ada negara di dunia yang memiliki stok beras sebesar itu. Bahkan beberapa negara ASEAN pun kekurangan," tambah Zulhas.

Terkait kebijakan tarif impor AS, Zulhas mengungkapkan bahwa pemerintah telah melakukan koordinasi dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto untuk segera melakukan negosiasi dagang dengan AS.

"Kita harus segera melakukan diplomasi untuk membicarakan hal ini. Banyak jalan yang bisa ditempuh, seperti negosiasi terkait impor minyak, terigu, dan kedelai," kata Zulhas.

Zulhas juga menyebutkan bahwa potensi krisis telur di AS bisa menjadi salah satu peluang dalam perundingan tersebut.

Selain itu, pemerintah Indonesia akan membicarakan dampak dari kenaikan tarif terhadap harga kedelai yang masih banyak diimpor dari AS.*

(cn/a)