Singgung Polemik Ijazah Gibran: Syarat Pendidikan Capres-Cawapres Digugat ke MK Wajib Tamat SMA
JAKARTA Syarat pendidikan calon presiden dan calon wakil presiden kembali diuji di Mahkamah Konstitusi (MK). Para pemohon meminta aturan d
NASIONAL
JAKARTA -Harga ayam hidup (livebird) di tingkat peternak masih belum menyentuh titik impas biaya pokok produksi (HPP), membuat para peternak ayam nasional kembali mengeluhkan kerugian.
Kondisi ini mendorong Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN) mendesak pemerintah dan pelaku usaha untuk mengambil langkah nyata.
Sekretaris Jenderal GOPAN, Sugeng Wahyudi, menjelaskan bahwa meski koordinasi telah dilakukan dengan Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, namun hasilnya belum terasa langsung di lapangan.
"Dua minggu terakhir ini kami sudah diundang oleh Kementan, Bapanas, dan Menko Pangan. Tapi kenyataannya, harga ayam belum juga menyentuh HPP. Bahkan, meski ada kenaikan, tidak signifikan," kata Sugeng, Rabu (23/4/2025).
Sugeng juga menyoroti minimnya tanggung jawab dari pelaku usaha dalam mengoptimalkan distribusi ayam melalui Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU). Banyak pelaku usaha yang dinilai hanya menumpuk ayam hidup di pasar tradisional, yang akhirnya berkontribusi terhadap kelebihan pasokan dan penurunan harga.
"Harusnya RPHU dioptimalkan. Jangan semua dilempar ke pasar becek dalam bentuk ayam hidup," tegasnya.
Ia juga menilai bahwa program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun program penanganan stunting dari Bapanas belum cukup efektif menyerap kelebihan pasokan ayam di kandang.
Selain itu, Sugeng berharap Kementerian Koordinator Bidang Pangan dapat menyatukan koordinasi antara Kementan dan Bapanas, yang selama ini dinilai berjalan sendiri-sendiri.
"Kementan bangga bisa produksi ayam berlebih, tapi abai pada kesejahteraan peternaknya. Menko Pangan seharusnya jadi penghubung yang mempertemukan sisi produksi dan demand," ucapnya.
GOPAN menegaskan pentingnya solusi jangka panjang dan sinergi antarlembaga agar gejolak harga ayam tidak terus berulang setiap tahun.*
(cb/J006)
JAKARTA Syarat pendidikan calon presiden dan calon wakil presiden kembali diuji di Mahkamah Konstitusi (MK). Para pemohon meminta aturan d
NASIONAL
ASAHAN Seorang pria berinisial K (51) di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan kekerasan seksu
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Penggunaan ponsel atau HP sudah menjadi bagian dari keseharian anak, mulai dari belajar, menonton video, bermain gim hingga berkomun
KESEHATAN
MEDAN Muhammad Ghazali Iskandar, pelapor dalam perkara dugaan pemalsuan surat yang menyeret Doddy Thahir, menegaskan dirinya tidak pernah
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Kelompok Diskusi Berpikir Rasional (BERAS) menggelar Diskusi Seri Logika bertajuk Nalar Sebagai Perkakas Analisis di Anshari Cafe
PENDIDIKAN
KISARAN Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2026 di Kabupaten Asahan telah selesai digelar. Sebanyak 43 desa yang tersebar di 18 kec
POLITIK
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menjamin pemerintah kota akan mempermudah proses investasi bagi pengusaha India yang tertar
EKONOMI
MEDAN Proyek jalan provinsi pada ruas Sipiongotbatas Labuhanbatu di Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), Sumatera Utara, disoroti setel
PERISTIWA
MEDAN Setelah menanti hampir 20 tahun, warga Perumahan Griya Kencana, Lingkungan 1, Kelurahan Namo Gajah, Kecamatan Medan Tuntungan, seger
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) telah menyalurkan Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) sebesar Rp325 miliar kepada 3
PEMERINTAHAN