DPR Desak Pemisahan Anggaran MBG dari Dana Pendidikan Dipercepat: Kalau Bisa 2027, Mengapa Tunggu 2028?
JAKARTA Anggota Komisi X DPR RI Habib Syarief Muhammad berharap pemisahan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari anggaran pend
NASIONAL
BITVONLINE.COM -Salah satu hak eksklusif negara adalah mencetak uang. Di Indonesia, kewenangan ini dijalankan oleh Bank Indonesia (BI) melalui Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri).
Meski demikian, mencetak uang tak bisa dilakukan sembarangan, apalagi dalam jumlah besar hanya demi membuat masyarakat kaya mendadak.
Pertanyaan klasik yang kerap muncul adalah: Jika negara bisa mencetak uang, kenapa tidak mencetak sebanyak mungkin dan membagikannya ke rakyat agar bebas dari kemiskinan dan utang?
Jawabannya, mencetak uang secara berlebihan justru akan menimbulkan masalah serius dalam perekonomian.
1. Nilai Uang Akan Turun
Seperti dijelaskan dalam buku Pengantar Ekonomi karya Roeskani Sinaga, dkk., mencetak uang dalam jumlah besar tanpa diimbangi peningkatan produksi barang dan jasa akan menurunkan nilai uang. Akibatnya, harga-harga naik, daya beli menurun, dan uang kehilangan nilainya.
2. Muncul Inflasi
Inflasi adalah kondisi di mana harga barang dan jasa meningkat secara terus menerus. Jika uang beredar terlalu banyak, namun barang tetap, maka permintaan meningkat, tetapi penawaran stagnan atau menurun, sehingga harga pun melonjak. Inilah yang menyebabkan daya beli masyarakat anjlok.
3. Utang Negara Bisa Meningkat
Mencetak uang bukan berarti menambah aset negara. Uang yang tidak didukung oleh komoditas atau cadangan aset nyata bisa menjerumuskan negara dalam krisis ekonomi. Jika digunakan untuk menambal utang, risiko gagal bayar atau krisis keuangan makin tinggi.
Karena itulah, mencetak uang harus mempertimbangkan kondisi moneter dan fiskal secara hati-hati. Keseimbangan antara jumlah uang yang beredar dan barang yang tersedia menjadi prinsip dasar dalam menjaga stabilitas ekonomi.
Mencetak uang memang hak negara, tetapi penggunaannya tidak boleh sembarangan. Solusi kemiskinan dan utang tidak terletak pada mencetak uang sebanyak-banyaknya, melainkan melalui pengelolaan ekonomi yang bijak, peningkatan produktivitas, dan penguatan sektor riil.*
(dc/j0006)
JAKARTA Anggota Komisi X DPR RI Habib Syarief Muhammad berharap pemisahan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari anggaran pend
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp20,5 triliun untuk membantu 490 pemerintah daerah (Pemda) yang mengalami kesulitan fisk
EKONOMI
BATU BARA Sejumlah pengusaha dan dokter di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, mengaku menjadi korban dugaan pemerasan yang dilakukan o
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati kembali mendapat kepercayaan di tingkat internasional. Bank Dunia menunj
EKONOMI
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo angkat bicara mengenai isu adanya surat presiden (Surpres) terkait calon pengganti dirinya
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menanggapi polemik komentar seorang dokter terhadap unggahan pasien BPJS Kesehatan di media sos
KESEHATAN
JAKARTA Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, resmi mengajukan gugatan prapera
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Jumlah penduduk miskin di Aceh mengalami peningkatan setelah bencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah
PEMERINTAHAN
MEDAN Perekonomian Sumatera Utara menunjukkan kinerja positif pada triwulan II 2026. Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara mencatat p
EKONOMI
BINJAI Institut Syekh Abdul Halim Hasan (INSAN) Binjai kembali mengirimkan mahasiswa untuk melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata (KKN)
PENDIDIKAN