Kemnaker Integrasikan Data BPJS dan K3, Pengawasan Ketenagakerjaan Masuk Era Baru
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, terus berkomitmen mendorong tumbuhnya kewirausahaan baru serta peningkatan kapasitas UMKM di wilayahnya.
Melalui program Fast Track Youngpreneur (FYP) 2025, Pemprov Sumut mengakselerasi 1.700 UMKM agar mampu berkembang dan membuka lapangan usaha baru.
Bobby Nasution menjelaskan, UMKM memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Sumut.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), 60% dari populasi Sumut merupakan kelompok usia produktif atau sekitar 9 juta jiwa.
Dari jumlah tersebut, sekitar 5% telah menjadi wirausaha aktif yang berpotensi menciptakan lebih dari 1 juta lapangan kerja.
"Kalau usaha tersebut rata-rata mempekerjakan 2-3 orang, maka potensi tenaga kerja yang terserap bisa mencapai 1,3 juta orang. Ini dampaknya sangat besar," ujar Bobby saat membuka acara Kick Off Program FYP di Kantor Gubernur Sumut, Senin (26/5).
Bobby juga mengaitkan program ini dengan target pertumbuhan ekonomi nasional yang dipatok Presiden RI Prabowo Subianto sebesar 8% pada 2028-2029.
Sumut diharapkan dapat berkontribusi sebesar 6,8%-7,2% terhadap target tersebut dengan investasi yang juga didorong dari UMKM.
Pemprov Sumut berfokus menjaga ekosistem usaha agar pelaku UMKM dapat bertahan dan berkembang.
Salah satu upaya yang dijalankan adalah memperkuat mental kewirausahaan anak muda lewat program FYP.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumut, Naslindo Sirait, menjelaskan bahwa program FYP dirancang komprehensif untuk menjawab kebutuhan UMKM, baik yang baru memulai maupun yang ingin memperbesar usaha.
"Kami berharap UMKM dapat membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan skala usaha mereka," ujar Naslindo.
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
MANADO Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan proyek strategis nasional di sektor pen
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar, Mangihut Sinaga, menyampaika
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia terus mengupayakan agar produk kelapa sawit nasional memperoleh pengecualian dari kebijakan tarif impor sebe
EKONOMI
BANDA ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemulihan infrastru
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto berencana melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam setiap rapat koordinasi Komite Sta
EKONOMI
MEDAN Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai, Fitra Ramadhan Panjaitan, divonis tiga tahun penjara dalam perkara koru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLi, menegaskan perubahan mekanis
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Komisi III DPR RI, Teuku Ibrahim, mendesak Polda Metro Jaya bergerak cepat mengusut peny
HUKUM DAN KRIMINAL