JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menghentikan sementara seluruh kegiatan operasional tambang PT Gag Nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Keputusan ini diambil menyusul perlunya proses verifikasi langsung oleh tim Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) terkait dugaan kerusakan lingkungan di kawasan tersebut.
Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (5/6/2025).
Baca Juga:
"Kami sudah memutuskan melalui Dirjen Minerba untuk menghentikan sementara operasional PT Gag Nikel sampai proses verifikasi lapangan selesai," tegas Bahlil.
Penghentian ini merupakan respons atas laporan dari berbagai pihak yang mengindikasikan dampak negatif tambang terhadap ekosistem laut di Raja Ampat—daerah yang dikenal sebagai surga bawah laut dunia.
Baca Juga:
Bahlil juga menyatakan akan meninjau langsung lokasi tambang di Pulau Gag untuk memastikan fakta di lapangan secara objektif. Tim dari Kementerian ESDM sendiri telah lebih dulu dikerahkan untuk melakukan pengecekan awal.
"Saya sendiri akan turun ke Pulau Gag untuk mengecek langsung. Tujuannya adalah agar bisa mendapatkan data yang objektif, tidak sepihak," ujarnya.
Diketahui, PT Gag Nikel telah beroperasi sejak 2017 berdasarkan izin Kontrak Karya (KK), dan juga telah mengantongi izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Namun, Bahlil menegaskan bahwa seluruh izin tersebut diterbitkan jauh sebelum dirinya menjabat sebagai Menteri ESDM.
"Waktu itu saya masih menjabat sebagai Ketua Umum HIPMI, belum masuk ke dalam kabinet," katanya menanggapi spekulasi seputar penerbitan izin tambang tersebut.
Pemerintah, menurut Bahlil, akan bersikap tegas jika terbukti ada pelanggaran atau kerusakan lingkungan. Langkah penghentian sementara ini disebut sebagai bentuk komitmen Kementerian ESDM untuk mengutamakan keberlanjutan lingkungan, terutama di kawasan konservasi dan wisata strategis nasional seperti Raja Ampat.*
(bs/j006)
BANDA ACEH Ribuan warga Kota Banda Aceh memadati kawasan depan Stadion H Dimurthala Lampineung, Minggu (27/7/2025), dalam sebuah aksi so
Nasional
JAKARTA PDI Perjuangan menyuarakan desakan agar aparat penegak hukum menangkap Harun Masiku yang hingga kini masih buron, alihalih menj
Politik
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menempati peringkat kedua sebagai wilayah dengan tingkat kejahatan tertinggi di Ind
Hukum dan Kriminal
SUMATERA BARAT Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan eksplorasi sejarah, buktibukti yang menguatkan julukan Pulau Emas bagi Sumate
Nasional
PEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau berhasil mengungkap praktik pengoplosan beras yang dijual menggunakan merek Stabilisasi Pasokan
Ekonomi
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menegaskan bahwa peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) merupakan tongga
Politik
KUALA LUMPUR Puluhan ribu warga Malaysia turun ke jalanan ibu kota Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7/2025), dalam sebuah demonstrasi besarb
Internasional
SAMOSIR Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penggiat Kopi Sipirok mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Masyarakat Perli
Ekonomi
HALMAHERA Dua gunung api di Pulau Halmahera, Maluku Utara, yakni Gunung Ibu dan Gunung Dukono, dilaporkan mengalami erupsi secara bersam
Peristiwa
JAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang
Hukum dan Kriminal