BREAKING NEWS
Rabu, 11 Juni 2025

Serikat Buruh Sumut Tolak Seruan Penutupan PT TPL: Ribuan Pekerja Terancam Kehilangan Penghidupan

Adelia Syafitri - Selasa, 10 Juni 2025 15:44 WIB
70 view
Serikat Buruh Sumut Tolak Seruan Penutupan PT TPL: Ribuan Pekerja Terancam Kehilangan Penghidupan
Sejumlah pimpinan Serikat Pekerja/Buruh menyatakan tolak penutupan PT TPL.
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

MEDAN– Sejumlah pimpinan serikat pekerja dan buruh di Sumatera Utara menyatakan penolakan terhadap seruan Ephorus Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), Pdt. DR. Victor Tinambunan, MST., yang meminta agar operasional PT. Toba Pulp Lestari (TPL) di Kabupaten Toba dihentikan.

Pernyataan sikap ini disampaikan oleh Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Nasional (DPD SPN) Sumatera Utara, Anggiat Pasaribu, dalam konferensi pers di Kota Medan.

Ia menilai seruan penutupan PT TPL tidak rasional karena mengancam keberlangsungan hidup ratusan pekerja dan keluarganya.

"Apa yang disampaikan oleh Ephorus HKBP tidak rasional. Sebab, pekerja adalah mayoritas masyarakat sekitar dan mereka juga bagian dari anggota serikat kami," ujar Anggiat.

Menurutnya, setidaknya terdapat 250 pekerja aktif di PT TPL, yang bila dihitung bersama anggota keluarga mereka, maka sekitar 1.250 jiwa akan terdampak langsung jika perusahaan ditutup.

"Kami tegaskan, penutupan perusahaan bukan solusi. Sebaliknya, akan menambah jumlah pengangguran dan kemiskinan di wilayah Tapanuli," lanjutnya.

Pernyataan ini didukung oleh tokoh-tokoh buruh lainnya seperti Tohonan Tampubolon (Federasi Hukatan), Fatinolowo Zega (Ketua DPP K.SEJAKTI), Paraduan Pakpahan (Ketua KSBSI), serta perwakilan dari FSPP-SPSI.

Serikat buruh juga mengakui bahwa memang terdapat kekurangan dan persoalan yang harus dibenahi PT TPL, seperti sengketa lahan dan isu lingkungan.

Namun menurut mereka, hal itu tidak bisa dijadikan dasar untuk menghentikan operasional perusahaan secara total.

"Persoalan lingkungan dan batas lahan harus diselesaikan secara arif. Negara harus hadir untuk merevisi dan menata ulang batas wilayah konsesi PT TPL agar tidak terjadi lagi konflik," jelas Anggiat.

Ia menegaskan bahwa hingga kini PT TPL baru menanami 57.333 hektare dari total 167.912 hektare lahan yang diberikan negara, dan hal ini menjadi pemicu utama konflik di lapangan.

Editor
: Adelia Syafitri
Tags
beritaTerkait
komentar
beritaTerbaru