MEDAN -Pemerintah resmi menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 sebesar Rp600.000 kepada para pekerja dan buruh terdaftar. Bantuan ini diberikan sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, terutama di tengah tekanan inflasi dan ketidakpastian ekonomi global.
Penyaluran bantuan yang dimulai pada akhir Juni 2025 ini merupakan pencairan untuk dua bulan sekaligus dengan nominal Rp300.000 per bulan.
BSU 2025 Sudah Cair, Warganet Bagikan Bukti Penerimaan
Baca Juga:
Pantauan eBrita dari platform media sosial X (sebelumnya Twitter), sejumlah warganet sudah mengabarkan bahwa BSU 2025 telah cair ke rekening mereka.
"Alhamdulillah, BSU 2025 sudah cair," tulis akun @rosy***, menyertakan tangkapan layar bukti transfer dana sebesar Rp600.000 dari bank penyalur.
Baca Juga:
Namun, di sisi lain, tak sedikit pula warganet yang mengeluhkan belum menerima BSU, meski namanya sudah tercantum sebagai calon penerima.
"Temenku sekantor tadi sore ada yang udah cair, tapi aku belum," tulis akun @ca***.
"Aku udah lolos tapi belum cair.. btw aku pake BNI sebagian temenku udah cair," ujar @dich***.
Tidak Perlu Daftar, Tapi Wajib Update Data di BPJS Ketenagakerjaan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu melakukan pendaftaran untuk bisa mendapatkan BSU 2025.
Melalui akun resminya @kemnaker, Kemnaker menyampaikan bahwa penyaluran bantuan dilakukan langsung ke rekening para pekerja yang memenuhi syarat, berdasarkan data valid BPJS Ketenagakerjaan.
"BSU 2025 akan langsung disalurkan ke rekening pekerja/buruh yang memenuhi syarat. Jadi enggak perlu daftar apa pun," tulis Kemnaker.
Namun, masyarakat diimbau segera mengecek dan memperbarui data di BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan kelayakan sebagai penerima.
Syarat Penerima BSU 2025 Sesuai Permenaker No.5/2025
Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.5 Tahun 2025, berikut adalah syarat utama untuk menjadi penerima BSU 2025:
Warga Negara Indonesia, dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga April 2025.
Menerima gaji/upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan.
Bukan aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI, maupun anggota Polri.
Tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan.
Kenapa Ada yang Sudah Cair dan Ada yang Belum?
Ketidaksamaan waktu pencairan BSU 2025 terjadi karena:
Proses validasi dan verifikasi data penerima yang dilakukan secara bertahap oleh Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan.
Bank penyalur yang berbeda—setiap bank memiliki waktu transfer yang tidak selalu seragam.
Status keaktifan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang bisa berbeda-beda.
BSU 2025: Solusi untuk Pekerja Berpendapatan Rendah
Bantuan Subsidi Upah ini menjadi angin segar bagi para pekerja di tengah ketidakpastian ekonomi. Dengan BSU 2025, pemerintah berharap masyarakat tetap memiliki daya beli yang stabil, terutama dalam menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar.
Apa yang Harus Dilakukan Jika Belum Menerima BSU?
Jika Anda memenuhi semua syarat tapi belum menerima BSU 2025, berikut langkah yang bisa diambil:
Cek status keaktifan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Anda.
Pastikan rekening aktif dan sesuai dengan data di BPJS.
Pantau informasi resmi dari Kemnaker melalui situs bsu.kemnaker.go.id.
Hubungi call center Kemnaker 1500-630 atau datang ke kantor Disnaker terdekat.
Penyaluran BSU 2025 menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi pekerja sektor informal dan formal berpenghasilan rendah. Meski pencairannya dilakukan bertahap, masyarakat diimbau tetap bersabar dan proaktif mengecek kelengkapan data.
Untuk Anda yang sudah menerima, manfaatkanlah dana ini sebaik mungkin. Bagi yang belum, pastikan Anda sudah memenuhi syarat dan terus pantau informasi terbaru dari Kemnaker.*
(bsn/j006)
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto resmi menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) terkait percepatan pembangunan Pulau Enggano, salah s
Nasional
SUMEDANG Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan bahwa pernyataannya mengenai kasus pemerkosaan massal pada Mei 1998 merupakan pendapat
Nasional
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Beathor Suryadi, kembali memantik kontroversi dengan pernyataannya yang menyebut Presiden Joko
Politik
KOTA KINABALU Dunia kuliner Malaysia dikejutkan oleh kabar tragis yang melibatkan Etiqah Siti Noorashikeen Mohd Sulong, mantan finalis M
Internasional
MEDAN Pemerintah Kota Medan bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan mempercepat rencana pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) sebaga
Pemerintahan
MEDAN Sebuah video yang memperlihatkan seorang pria mengenakan rompi juru parkir (jukir) adu mulut dengan petugas Dinas Perhubungan (Dish
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Harapan warga Gampong Alue Naga untuk memiliki kembali jembatan penghubung pasca tsunami 2004 semakin mendekati kenyataan. Pe
Pemerintahan
JAMBI Konflik rumah tangga anggota DPRD Provinsi Jambi, Rendra Ramadhan Usman, berbuntut panjang. Istrinya, Winda Irzalina Pratiwi, bers
Hukum dan Kriminal
NAGAN RAYA Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Ditpidnarkoba) Bareskrim Polri memusnahkan ladang ganja seluas 25 hektare yang tersebar
Hukum dan Kriminal
MUARO JAMBI Unit Tipidter Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Muaro Jambi melakukan pengecekan terhadap lokasi kebocoran pipa m
Peristiwa
