8.000 Pasukan TNI Ikut Misi Internasional Stabilisasi Gaza, Indonesia Jadi Wakil Komandan
JAKARTA Indonesia resmi ditunjuk sebagai Wakil Komandan International Stabilization Force (ISF) untuk misi stabilisasi Gaza, Palestina.
INTERNASIONAL
RIO DE JANEIRO – Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan ancaman tarif tambahan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Bank Indonesia (BI) bersama bank sentral dan kementerian keuangan negara-negara anggota BRICS menyatakan komitmen untuk memperkuat kerja sama internasional.
Kesepakatan ini diambil dalam rangkaian Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral BRICS yang digelar pada 4–5 Juli 2025 di Rio de Janeiro, Brasil.
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, menegaskan bahwa negara-negara BRICS menyepakati pentingnya sistem perdagangan multilateral yang terbuka, inklusif, dan berbasis aturan (rule-based trading system), sebagai respon terhadap tekanan eksternal, termasuk kebijakan proteksionis dari AS.
"Salah satunya melalui eksplorasi peluang kerja sama di area strategis seperti sistem pembayaran lintas batas, jaring pengaman keuangan internasional (JPKI), pembiayaan berkelanjutan, hingga keamanan siber," ungkap Fili dalam keterangan resminya, Senin (7/7/2025).
Fili, bersama Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, memimpin delegasi Republik Indonesia dalam forum strategis tersebut.
Dalam sambutannya, Fili menekankan pentingnya kebijakan moneter yang forward-looking dan pre-emptive guna menjaga stabilitas serta memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Ancaman Trump terhadap negara-negara BRICS mencuat setelah Presiden AS menyatakan akan mengenakan tarif tambahan 10%, bahkan hingga 100%, bagi negara yang mendukung kebijakan anti-Amerika atau keluar dari penggunaan dolar AS dalam perdagangan bilateral.
Meski demikian, Trump tidak merinci kebijakan yang dimaksud maupun waktu penerapan tarif tersebut.
Menanggapi situasi ini, Bank Indonesia menegaskan kesiapan menghadapi dampak rambatan global melalui penguatan bauran kebijakan.
Salah satunya adalah penerapan simulasi berbasis skenario serta peningkatan koordinasi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga kestabilan domestik.
"Stabilitas sistem keuangan dijaga dengan memperdalam pasar keuangan, memperkuat kerja sama kawasan, dan memastikan komunikasi kebijakan yang konsisten serta transparan," tambah Fili.
Negara-negara BRICS juga menekankan pentingnya inklusivitas dan representasi negara berkembang dalam tata kelola global, serta peningkatan transparansi dan pertukaran informasi antaranggota untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan global.
JAKARTA Indonesia resmi ditunjuk sebagai Wakil Komandan International Stabilization Force (ISF) untuk misi stabilisasi Gaza, Palestina.
INTERNASIONAL
JAKARTA Beneficial Owner PT Orbit Terminal Merak dan PT Jenggala Maritim Nusantara, Muhamad Kerry Adrianto Riza, menyampaikan rasa sakit
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Upaya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menempatkan Rp 200 triliun Saldo Anggaran Lebih (SAL) di bankbank BUMN pada 2025 bel
EKONOMI
WASHINGTON DC Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungan penuh Indonesia terhadap upaya perdamaian di Gaza, menekankan bahwa solusi d
INTERNASIONAL
JAKARTA Penyidik Kejaksaan Agung bergerak cepat dalam mengusut dugaan korupsi ekspor limbah sawit. Sebanyak 16 lokasi, termasuk rumah da
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Polda Aceh bersama jajaran Polres meningkatkan pengawasan penanaman hingga panen ganja di sejumlah wilayah Aceh melalui patro
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH TAMIANG Sinergi pemerintah pusat dan daerah kembali ditegaskan melalui kunjungan kerja Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama
PEMERINTAHAN
BIREUEN Hari pertama puasa Ramadhan 1447 H, Kamis (19/2/2026), Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs Marzuki Ali Basyah, M.M, meninjau lokasi jem
PEMERINTAHAN
PANDAN Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, Drs. Binsar Tua H Sitanggang, MSP, menegaskan pentingnya peran Usaha Mikro, Kecil, d
EKONOMI
PANDAN Wakil Bupati Tapanuli Tengah, Mahmud Efendi, mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabu
PEMERINTAHAN