JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa sebanyak 212 merek beras premium oplosan akan segera diumumkan ke publik.
Pengumuman ini dilakukan secara bertahap setelah hasil pemeriksaan oleh Satuan Tugas (Satgas) Pangan menunjukkan adanya praktik oplosan pada ratusan produk beras bermerek yang beredar di pasaran.
"Nanti kami munculkan merek yang tidak sesuai standar. Mohon kepada pembeli memperhatikan merek yang tidak sesuai standar," kata Amran dalam pernyataan video resminya, Sabtu (12/7/2025).
Baca Juga:
Perlu Waspada Saat Membeli Beras Premium
Amran berharap masyarakat bisa lebih bijak dan berhati-hati dalam membeli beras yang diklaim premium. Pengumuman merek-merek yang tidak sesuai standar ini, menurutnya, dapat menjadi pedoman masyarakat agar tidak tertipu oleh kemasan dan label.
Baca Juga:
"Kita harap masyarakat Indonesia mengetahui merek-merek tersebut supaya tidak tertipu. Kita akan bedakan mana yang sesuai standar, mana yang tidak," lanjutnya.
Satgas Pangan: Audit Masih Berlangsung, Delapan Produsen Sudah Diperiksa
Kasus ini bermula dari temuan Satgas Pangan Polri yang mencurigai adanya praktik curang oleh produsen beras, termasuk dugaan keterlibatan mafia pangan. Ketua Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol Helfi Assegaf, menyebut bahwa timnya telah memeriksa delapan produsen sejauh ini, dan tengah mengaudit ratusan merek beras lainnya.
"Audit ini dilakukan bersama Kementerian Pertanian. Jika ditemukan pelanggaran yang mengarah ke pidana, maka prosesnya akan kami ambil alih," ujar Brigjen Helfi.
Audit difokuskan pada kualitas beras, volume isi kemasan, serta kesesuaian dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Praktik oplosan biasanya dilakukan dengan mencampur beras kualitas rendah atau medium, kemudian dijual kembali dengan label premium demi meraup keuntungan besar.
Mentan Minta Tindakan Tegas untuk Produsen Nakal
Mentan Amran secara tegas meminta Satgas Pangan bertindak independen dan tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti memproduksi atau mengedarkan beras premium oplosan. Menurutnya, tindakan tegas sangat penting agar tidak ada lagi praktik serupa yang merugikan masyarakat dan merusak pasar.
"Kita ingin memastikan masyarakat tidak lagi tertipu. Pelaku harus ditindak sesuai hukum yang berlaku," tegas Amran.
Pemerintah berharap hasil audit ini akan memberikan kejelasan dan keadilan dalam rantai distribusi beras, serta menciptakan iklim usaha yang sehat bagi pelaku usaha yang jujur dan sesuai aturan.*
Lanny Jaya, Papua Pegunungan Kontak senjata terjadi antara Komando Operasi (Koops) Habema dan kelompok separatis bersenjata Organisasi P
Peristiwa
JAKARTA Sejumlah warga negara Indonesia menggugat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu
Nasional
SUMUT Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara (Kanwil Kemenagsu) kembali menyelenggarakan Seleksi Debat Bahasa Arab dan B
Nasional
JAKARTA Dokter sekaligus figur publik Reza Gladys akhirnya buka suara terkait kabar ibundanya yang mengalami gangguan jiwa. Dalam tayangan
Entertainment
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Joedianto Soejonopoetro (JS), Direktur PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk., sebagai sa
Nasional
NTB Mantan Wakil Bupati Sumbawa, Dewi Noviyani (DN), akhirnya memenuhi panggilan penyidik Polresta Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), pad
Nasional
JAKARTA Aplikasi permainan Roblox tengah menjadi perhatian pemerintah dan para ahli psikologi anak karena dinilai mengandung unsur kekeras
Sains & Teknologi
BANGLI Menyambut Dirgahayu Republik Indonesia ke80, Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polres Bangli menggelar kegiatan bertajuk Gerakan Pol
Nasional
JAKARTA Ketua Ikatan Media Online (IMO) Indonesia, Yakub F. Ismail, menyampaikan apresiasi tinggi atas keputusan Kapolri Jenderal Listyo S
Nasional
JEPANG Jepang memperingati 80 tahun tragedi bom atom Hiroshima dengan menggelar doa dan mengheningkan cipta di Taman Peringatan Perdamaian,
Internasional
