JAKARTA – Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia, Muhaimin Iskandar, menegaskan sikap tegas terkait penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) untuk aktivitas judi online.
Ia memastikan bahwa penerima bansos yang menggunakan dana tersebut untuk perjudian tidak akan lagi menerima bantuan dari pemerintah.
"Sanksinya bisa berupa pengurangan bantuan hingga pencabutan total," ujar Muhaimin saat memberikan keterangan di Jakarta Selatan, Sabtu (12/7/2025).
Baca Juga:
Muhaimin menjelaskan bahwa pihaknya saat ini tengah melakukan pendalaman dan penelusuran terhadap penerima bansos yang diduga terlibat dalam judi online.
Ia menegaskan, setiap penerima bansos yang ketahuan menyalahgunakan dana untuk judi akan dikenai sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku.
Baca Juga:
"Pokoknya, siapapun yang mendapatkan bantuan sosial dan menggunakan untuk judi online akan kami tindak," tegasnya.
Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan data yang menunjukkan adanya indikasi penyalahgunaan dana bansos untuk judi online.
Berdasarkan data tahun 2024, terdapat 28,4 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang menerima bansos, dan 9,7 juta NIK yang terindikasi sebagai pemain judi online.
"Dari jumlah tersebut, 571.410 NIK tercatat sebagai penerima bansos sekaligus terindikasi aktif dalam judi online," ungkap Ketua Tim Humas PPATK, M Natsir, dalam keterangan resmi, Senin (7/7/2025).
Lebih lanjut, Natsir menyampaikan bahwa dalam satu tahun terakhir telah terjadi lebih dari 7,5 juta transaksi judi online dengan total deposit mencapai hampir Rp 1 triliun.
"Transaksi judi online tercatat sebanyak lebih dari 7,5 juta kali dengan nilai total deposit mencapai Rp 957 miliar," jelas Natsir.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga efektivitas dan tujuan bansos sebagai bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Penindakan tegas terhadap penyalahgunaan bansos diharapkan dapat memberikan efek jera dan menjaga kredibilitas program bantuan sosial.*
(km/a008)
JAKARTA Politikus senior Partai Golkar, Nurdin Halid, menanggapi tegas isu yang menyebutkan adanya dorongan untuk menggelar Musyawarah N
Politik
JAKARTA Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kembali mengungkap temuan penting dalam pengawasan intensif terhadap peredaran produk kos
Entertainment
MATARAM Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyatakan bahwa pengibaran bendera bergambar karakter dari serial ma
Nasional
SURABAYA Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdig) Nezar Patria menegaskan pentingnya disiplin verifikasi sebagai fondasi utama
Sains & Teknologi
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan alokasi anggaran sektor kesehata
Kesehatan
SERDANG BEDAGAI Seorang pria paruh baya bernama Sarbaini alias Amang (50), warga Dusun Kedondong, Desa Melati II, Kabupaten Serdang Beda
Peristiwa
JAKARTA Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menjelaskan bahwa Menteri Perdagangan 20152016, Thom
Hukum dan Kriminal
MEDAN Sebanyak 500 personil Polri, TNI, dan instansi terkait telah disiapkan untuk mengamankan perhelatan olahraga internasional, 3rd In
Olahraga
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, resmi menghirup udara bebas setelah mendapatkan amnesti dari Presiden Pra
Politik
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, AM Akbar Supratman, menyampaikan apresiasi mendalam terhadap keputusan Pres
Hukum dan Kriminal