Rencana Swasembada Energi Prabowo di Papua Dikritik Walhi: Sawit Tak Untungkan Masyarakat
JAYAPURA Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Papua, Maikel Peuki, menyoroti rencana Presiden Prabowo Sub
POLITIK
JAKARTA – Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia, Muhaimin Iskandar, menegaskan sikap tegas terkait penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) untuk aktivitas judi online.
Ia memastikan bahwa penerima bansos yang menggunakan dana tersebut untuk perjudian tidak akan lagi menerima bantuan dari pemerintah.
"Sanksinya bisa berupa pengurangan bantuan hingga pencabutan total," ujar Muhaimin saat memberikan keterangan di Jakarta Selatan, Sabtu (12/7/2025).
Muhaimin menjelaskan bahwa pihaknya saat ini tengah melakukan pendalaman dan penelusuran terhadap penerima bansos yang diduga terlibat dalam judi online.
Ia menegaskan, setiap penerima bansos yang ketahuan menyalahgunakan dana untuk judi akan dikenai sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku.
"Pokoknya, siapapun yang mendapatkan bantuan sosial dan menggunakan untuk judi online akan kami tindak," tegasnya.
Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan data yang menunjukkan adanya indikasi penyalahgunaan dana bansos untuk judi online.
Berdasarkan data tahun 2024, terdapat 28,4 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang menerima bansos, dan 9,7 juta NIK yang terindikasi sebagai pemain judi online.
"Dari jumlah tersebut, 571.410 NIK tercatat sebagai penerima bansos sekaligus terindikasi aktif dalam judi online," ungkap Ketua Tim Humas PPATK, M Natsir, dalam keterangan resmi, Senin (7/7/2025).
Lebih lanjut, Natsir menyampaikan bahwa dalam satu tahun terakhir telah terjadi lebih dari 7,5 juta transaksi judi online dengan total deposit mencapai hampir Rp 1 triliun.
"Transaksi judi online tercatat sebanyak lebih dari 7,5 juta kali dengan nilai total deposit mencapai Rp 957 miliar," jelas Natsir.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga efektivitas dan tujuan bansos sebagai bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Penindakan tegas terhadap penyalahgunaan bansos diharapkan dapat memberikan efek jera dan menjaga kredibilitas program bantuan sosial.*
(km/a008)
JAYAPURA Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Papua, Maikel Peuki, menyoroti rencana Presiden Prabowo Sub
POLITIK
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menghentikan sementara tiga jaksa yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan pemerasan warga negara Ko
HUKUM DAN KRIMINAL
BATAM, Seorang perempuan berinisial BL, 27 tahun, ditemukan tewas di kamar kosnya di Blok 6, Lubuk Baja, Batam, Kepulauan Riau, Kamis (1
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, mengkritik kebijakan pendanaan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang dinila
PENDIDIKAN
JAKARTA, Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) bekerja sama dengan PT Kinobi Technologies Indonesia dan PT Bank China Construction B
PENDIDIKAN
JAKARTA , Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan ketersediaan stok bahan bakar minyak (BBM) dan LPG a
EKONOMI
TANGERANG, Sebuah truk muatan minyak goreng terguling di Tol JORR Cikunir Km 43.300 pada Jumat (19/12/2025) siang, menyebabkan kemacetan
PERISTIWA
JAKARTA , Pemerintah akan melakukan groundbreaking 2.600 unit hunian tetap bagi korban bencana di Sumatera, yang tersebar di Aceh, Sumat
NASIONAL
SUMATERA UTARA , 19 DESEMBER 2025 Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Ke50, PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) mewujudkan komitmen keped
EKONOMI
BINJAI , Sejumlah mantan sekuriti yang bekerja di Dinas Kesehatan Kota Binjai kesulitan mencairkan klaim BPJS Ketenagakerjaan dan Keseha
PERISTIWA
