Beras Mahal Tapi Dioplos, Warga: Jangan Bohongi Kami Lagi!

JAKARTA - Maraknya praktik beras oplosan kembali menyulut kemarahan publik. Temuan mengejutkan dari Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap bahwa sebanyak 212 merek beras tidak memenuhi standar mutu, memicu keresahan konsumen terhadap kualitas pangan yang beredar di pasaran.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa praktik pengoplosan beras adalah tindakan curang yang merugikan berbagai pihak, mulai dari petani, pedagang, hingga konsumen. "Ini kejahatan terhadap rakyat kecil. Pelaku harus ditindak tegas," tegasnya.

Dampak Nyata di Lapangan: Pedagang dan Warga Resah

Sujiem, seorang pedagang nasi di Jakarta, mengaku kecewa karena sering mendapat beras yang kualitasnya tidak sesuai dengan label kemasan.

"Kalau beras sudah mahal, jangan dioplos. Rasanya beda, yang beli juga kecewa. Harus ditindak," ujarnya kesal.

Senada dengan itu, Boy, warga lainnya, mengungkapkan pengalaman yang lebih mengkhawatirkan. Ia pernah membeli beras yang diduga bercampur plastik.

"Pemerintah harusnya tahu dan cepat bertindak. Saya pernah dapat beras kayak plastik, ini bahaya," kata Boy.

Motif Ekonomi di Balik Oplosan Beras

Motif utama dari praktik pengoplosan adalah mengejar keuntungan. Caranya bisa dengan mencampur:

Beras kualitas rendah dengan premium

Beras lama dengan yang baru

Bahkan beras subsidi dengan beras komersial

Namun, dampaknya besar: konsumen tertipu, kesehatan masyarakat terancam, dan pasar menjadi tidak sehat.

Ciri-Ciri Beras Oplosan yang Perlu Diwaspadai

Kementan mengimbau masyarakat lebih teliti dan selektif saat membeli beras. Adapun beberapa ciri beras oplosan:

Warna tidak seragam

Aroma apek atau tidak sedap

Tekstur kasar atau tidak rata

Harga terlalu murah atau tidak wajar

Berat kemasan tidak sesuai isi sebenarnya (misalnya kemasan 5 kg, isi hanya 4,5 kg)

Mentan Tekankan Registrasi Produk Beras

Sebagai langkah pencegahan, Mentan Amran menekankan pentingnya registrasi produk beras, sebagaimana diatur dalam Permentan No. 53 Tahun 2018 tentang Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT). Tanpa registrasi, pelaku usaha bisa dikenai sanksi administratif hingga pidana.

Registrasi beras bertujuan untuk:

Menjamin keamanan dan mutu pangan

Melindungi konsumen dari kecurangan

Mendorong transparansi dan pelacakan produk

Menjaga tata niaga dan persaingan sehat

Mempermudah pengawasan pemerintah

Menjamin legalitas usaha

Pengawasan dan Edukasi Jadi Kunci

Kementan akan memperketat pengawasan dan mendorong edukasi ke konsumen agar lebih sadar dan aktif melaporkan jika menemukan kejanggalan. Kasus ini menjadi pengingat pentingnya kejujuran dalam bisnis pangan dan perlindungan terhadap hak konsumen.

"Kami sudah bersuara, masyarakat pun sudah mengeluh. Kini saatnya tindakan konkret. Jangan sampai praktik ini terus berulang," tegas Amran.*

(bs/j006)