Qodari Ungkap Alasan Prabowo Perketat Pengawasan Ekspor Komoditas Strategis
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
MEDAN - Perum Bulog Kantor Wilayah (Kanwil) Sumatera Utara (Sumut) memastikan belum ada temuan praktik pengoplosan beras, termasuk pada beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) di wilayahnya.
Meski begitu, masyarakat diimbau tetap waspada dan turut mengawasi distribusi beras di lapangan.
Hal ini ditegaskan oleh Pimpinan Wilayah Bulog Sumut, Budi Cahyanto, saat diwawancarai, Rabu (16/7/2025).
"Sejauh ini belum ada temuan beras oplosan di Sumatera Utara. Namun, kami masih menunggu perkembangan, termasuk bukti-bukti yang dikabarkan telah diserahkan oleh Kementerian Pertanian kepada Polri," jelas Budi.
Pengawasan Ketat untuk Hindari Penyalahgunaan SPHP
Budi menegaskan, pihaknya telah melakukan sejumlah langkah antisipasi untuk mencegah penyalahgunaan beras SPHP, seperti dicampur dengan beras premium dan dijual kembali dengan harga tinggi.
"SPHP hanya bisa dibeli maksimal dua bungkus per orang, masing-masing 5 kilogram. Pembeli juga wajib difoto dengan KTP agar distribusi tepat sasaran," ungkapnya.
Menurutnya, sistem ini bertujuan agar beras SPHP digunakan untuk konsumsi langsung, bukan diperjualbelikan kembali oleh oknum tidak bertanggung jawab.
Respons Pedagang: Penjualan Tetap Stabil
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
ANYER Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak akan mampu menangani seluruh penghitungan kerugian n
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak boleh tinggal diam terkait penahanan sejumlah
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan kesiapan dana bantuan tahap lanjutan senilai lebih dari Rp1 triliun untuk mempercepat pemu
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan meluncurkan kebijakan baru yang menanggung penuh biaya pengobatan bagi warga yang menjadi korban kejahatan jala
PEMERINTAHAN
MEDAN Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Sekolah Rakyat (SR) yang saat in
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Medan menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 17.851 pekerja informal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) memberikan penghargaan berupa bonus beasiswa senilai Rp10 juta kepada mahasiswa dengan
PENDIDIKAN
JAKARTA Delegasi Ordinariatus Castrensis Indonesia (OCI) atau Keuskupan Militer TNIPolri melakukan audiensi perdana ke Kedutaan Besar V
NASIONAL