365 Ribu Warga Jembrana Terima Bantuan Beras, Babinsa Kodim 1617/Jembrana Kawal Ketat

JEMBRANA – Aparat Babinsa dari Komando Distrik Militer (Kodim) 1617/Jembrana terus menunjukkan dedikasinya dalam mendukung program bantuan pemerintah.

Mereka turun langsung ke lapangan untuk mengawal persiapan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) kepada warga kurang mampu di seluruh kecamatan di Kabupaten Jembrana.

Pengawalan ketat ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen TNI dalam memastikan distribusi bantuan berlangsung aman, tepat sasaran, dan transparan.

Program bantuan beras ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat dalam menjaga ketahanan pangan nasional, sekaligus meringankan beban masyarakat rentan secara ekonomi.

Dalam program ini, setiap keluarga penerima manfaat (KPM) akan memperoleh 10 kilogram beras untuk alokasi bulan Juni dan Juli 2025.

Berdasarkan data terbaru, total penerima bantuan di Kabupaten Jembrana mencapai 365.500 jiwa.

Beras bantuan yang berasal dari Perum Bulog pusat saat ini masih dalam tahap persiapan distribusi, menunggu petunjuk teknis resmi dari Dinas Ketahanan Pangan.

Dalam masa ini, Babinsa terus menjalin koordinasi aktif dengan pemerintah daerah, Bulog, dan perangkat desa, guna memastikan tidak ada kendala berarti dalam proses penyaluran.

Keberadaan Babinsa di lapangan tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai penjaga stabilitas sosial yang membantu menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Kegiatan ini menegaskan kembali peran penting TNI sebagai mitra strategis pemerintah, khususnya dalam penyelenggaraan program-program kesejahteraan masyarakat.

Langkah preventif dan pengawalan ini diharapkan dapat mencegah potensi penyimpangan serta menjamin bahwa bantuan benar-benar diterima oleh mereka yang membutuhkan.

Dengan kolaborasi kuat antara TNI, pemerintah daerah, dan Bulog, distribusi CBP di Jembrana diharapkan dapat segera terealisasi dan memberikan dampak positif bagi kehidupan warga penerima manfaat.

Sinergi lintas sektor ini menjadi fondasi penting dalam pelaksanaan kebijakan sosial, serta cerminan bahwa negara hadir dalam mengatasi tantangan ekonomi masyarakat bawah.*