Kapolri: Perpanjangan Masa Pensiun hingga 60 Tahun Jadi Hak Prerogatif Presiden
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan dan batas usia pensiun Kapolri hin
NASIONAL
JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan penurunan jumlah penduduk miskin Indonesia pada Maret 2025. Berdasarkan data terbaru, jumlah penduduk miskin tercatat 23,85 juta orang atau sekitar 8,47% dari total populasi Indonesia, turun sebesar 0,2 juta orang dibandingkan dengan data pada September 2024.
Ateng Hartono, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, menjelaskan dalam konferensi pers di Kantor BPS Jakarta pada Jumat (25/7/2025), bahwa persentase kemiskinan juga mengalami penurunan, dari sebelumnya 8,57% pada September 2024, menjadi 8,47% pada Maret 2025. Angka ini menunjukkan adanya tren penurunan meskipun secara absolut jumlah penduduk miskin masih cukup signifikan.
Ateng Hartono menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penduduk miskin adalah mereka yang memiliki pengeluaran di bawah garis kemiskinan. Untuk Maret 2025, garis kemiskinan di Indonesia tercatat sebesar Rp 609.160 per kapita per bulan, atau sekitar Rp 20.305 per hari. Jika pengeluaran seseorang berada di bawah angka tersebut, maka mereka dikategorikan sebagai penduduk miskin.
Penurunan jumlah penduduk miskin ini menjadi kabar baik meskipun masih banyak tantangan yang perlu dihadapi pemerintah dalam upaya menanggulangi kemiskinan di Indonesia.*
(j006)
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan dan batas usia pensiun Kapolri hin
NASIONAL
MEDAN Transformasi digital menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan res
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak seluruh pemerintah kota di Indonesia memperkuat kolaborasi untuk mendorong inves
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan komitmennya dalam memperkuat transformasi digital pemerintahan melalui sinergi denga
PEMERINTAHAN
LANGKAT 1 Juli 2026 Dugaan keterlambatan penyerahan surat undangan Bantuan Sosial (Bansos) kepada salah seorang warga Dusun III Desa P
PEMERINTAHAN
LANGKAT 1 Juli 2026 Dugaan keterlambatan penyerahan surat undangan Bantuan Sosial (Bansos) kepada salah seorang warga Dusun III Desa P
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal bahwa harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax berpotensi mengalami penurunan
EKONOMI
JAKARTA Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur mengizinkan media melakukan siaran langsung (live) pada sidang perdana Tifauzia Tyassuma al
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyiapkan santunan bagi peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon pe
NASIONAL
JAKARTA Komisi I DPR RI menyetujui dua Rancangan UndangUndang (RUU) tentang pengesahan kerja sama pertahanan antara Indonesia dengan Tu
POLITIK