Eks Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro Dijatuhi PTDH karena Penyalahgunaan Narkotika
JAKARTA Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Eks Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro, telah selesai digelar, Kamis (19
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Pemerintah Indonesia menegaskan belum memiliki rencana untuk mengubah standar garis kemiskinan nasional yang saat ini masih mengacu pada perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu sebesar US$2,15 per kapita per hari berdasarkan Purchasing Power Parity (PPP) 2017.
Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, usai menghadiri pertemuan di kantornya, Jakarta, Jumat (25/7/2025).
"Jadi itu yang sekarang kita gunakan. Nanti kita lihat ke depannya, tetapi sekarang pemerintah belum ada rencana untuk mengubah itu," ujar Airlangga kepada awak media.
Ia menjelaskan bahwa setiap negara memang memiliki metode perhitungan garis kemiskinan yang berbeda.
Namun, acuan PPP dinilai menjadi standar yang adil dan setara secara internasional karena mencerminkan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan dasar.
Purchasing Power Parity atau PPP adalah konsep ekonomi yang menyetarakan nilai mata uang antarnegara terhadap daya beli yang setara.
Dengan menggunakan PPP, standar kemiskinan internasional disesuaikan dengan harga kebutuhan pokok di masing-masing negara.
"Angka kemiskinan itu kita ikut angka statistik BPS. Data kemiskinan masing-masing negara berbeda, yang paling penting adalah soal PPP," lanjut Airlangga.
Secara terpisah, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, menjelaskan bahwa alasan belum berubahnya metode perhitungan garis kemiskinan adalah untuk menjaga kesinambungan data, terutama karena masih dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
"Kami menyesuaikan metodenya, tapi karena masih ada RPJMN 2025–2029, agar berkesinambungan," jelas Ateng saat konferensi pers.
Ia menambahkan bahwa BPS terus melakukan pembaruan dan penyempurnaan dalam kajian metode statistik, termasuk menerima masukan dari Bappenas, akademisi, dan para pakar di bidang ekonomi dan pembangunan.
"Ketika akan diimplementasikan, ataukah 2026, kami akan tetap menunggu arahan. Kajian ini sudah terus kita lakukan," pungkas Ateng.*
JAKARTA Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Eks Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro, telah selesai digelar, Kamis (19
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) berinisial ED dikabarkan ditahan oleh Polre
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sumut terus menggenjot program magang ker
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, mengikuti secara daring Entry Meeting Serentak Pemeriksaan Interim Laporan Keuangan Pem
PEMERINTAHAN
BALI Jagat media sosial kembali diramaikan oleh narasi yang beredar dari akun Facebook atas nama Putu Artha. Beberapa unggahannya soal d
POLITIK
BINJAI Dalam rangka memperingati Milad ke79 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), HMI Cabang Binjai menggelar kegiatan tasyakuran yang dirang
NASIONAL
JAKARTA Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meminta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) membongkar jaringan pemasok narkoba yang te
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN WhatsApp yang menyimpan foto, video, dan dokumen secara otomatis sering membuat memori internal HP penuh, sehingga perangkat menja
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi menunjuk Mayjen TNI (Purn) Prihati Pujowaskito sebagai Direktur Utama BPJS
SOSOK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengajak generasi muda Indonesia untuk tidak melupakan peran Amerika Serikat dalam berbagai fase krisi
NASIONAL