JAKARTA — Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) akan terus dievaluasi agar lebih tepat sasaran.
Salah satu upaya evaluasi yang dilakukan adalah dengan menelusuri rekening penerima bansos yang menunjukkan saldo mengendap dalam waktu lama.
Dalam konferensi pers di Gedung Aneka Bakti Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Jumat (25/7), Gus Ipul menyampaikan bahwa bantuan sosial semestinya segera dimanfaatkan oleh penerima manfaat.
Baca Juga:
Jika dana bansos tidak diambil lebih dari tiga bulan, maka hal itu dinilai sebagai indikasi bahwa penerima tidak lagi membutuhkan bantuan tersebut.
"Terus terang, bansos ini tidak boleh lebih dari tiga bulan lima belas hari berada di dalam rekening. Kalau tidak diambil selama itu, berarti mereka tidak membutuhkan bansos," tegas Gus Ipul.
Baca Juga:
Kementerian Sosial akan bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) untuk memeriksa rekening-rekening dengan saldo yang dinilai tidak wajar bagi penerima bansos.
Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari penyisiran dan penyesuaian ulang daftar penerima bantuan.
"Kita akan lihat lebih jauh. Ini bukan maunya Kementerian Sosial, tapi bagian dari penyisiran dan pemilahan ulang terhadap siapa yang benar-benar layak menerima," ujar Gus Ipul.
Pemerintah berharap dengan evaluasi ini, bansos dapat diberikan secara lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang memang membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Penyaluran yang tidak tepat justru berpotensi menghambat distribusi bansos bagi keluarga kurang mampu lainnya.
Dalam kunjungannya ke sejumlah wilayah, Gus Ipul juga berdialog langsung dengan para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), untuk memastikan bahwa program-program sosial berjalan dengan akuntabilitas dan kepedulian yang tinggi.*
BANDA ACEH Ribuan warga Kota Banda Aceh memadati kawasan depan Stadion H Dimurthala Lampineung, Minggu (27/7/2025), dalam sebuah aksi so
Nasional
JAKARTA PDI Perjuangan menyuarakan desakan agar aparat penegak hukum menangkap Harun Masiku yang hingga kini masih buron, alihalih menj
Politik
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menempati peringkat kedua sebagai wilayah dengan tingkat kejahatan tertinggi di Ind
Hukum dan Kriminal
SUMATERA BARAT Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan eksplorasi sejarah, buktibukti yang menguatkan julukan Pulau Emas bagi Sumate
Nasional
PEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau berhasil mengungkap praktik pengoplosan beras yang dijual menggunakan merek Stabilisasi Pasokan
Ekonomi
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menegaskan bahwa peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) merupakan tongga
Politik
KUALA LUMPUR Puluhan ribu warga Malaysia turun ke jalanan ibu kota Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7/2025), dalam sebuah demonstrasi besarb
Internasional
SAMOSIR Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penggiat Kopi Sipirok mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Masyarakat Perli
Ekonomi
HALMAHERA Dua gunung api di Pulau Halmahera, Maluku Utara, yakni Gunung Ibu dan Gunung Dukono, dilaporkan mengalami erupsi secara bersam
Peristiwa
JAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang
Hukum dan Kriminal