Hakim Sebut Tan Kian Beri Rp40 Miliar ke Eks Jampidsus Febrie, Kejagung Buka Suara
JAKARTA Hakim praperadilan menyebut adanya keterangan mengenai dugaan pemberian uang Rp40 miliar dari pengusaha properti Tan Kian kepada
HUKUM DAN KRIMINAL
BEKASI – Perum Bulog memastikan telah melakukan penyederhanaan terhadap sistem aplikasi penjualan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), yakni Klik SPHP, guna menjawab berbagai masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan.
Langkah tersebut diambil setelah sejumlah pihak menyoroti kompleksitas sistem aplikasi yang dinilai menyulitkan akses terhadap beras subsidi, khususnya bagi pedagang tradisional.
Penyederhanaan ini diharapkan dapat mendukung kelancaran distribusi beras SPHP ke masyarakat luas, terutama di tengah tantangan harga pangan yang terus berfluktuasi.
"Sudah penyederhanaan aplikasi. Tetap dipakai, tetapi kontrolnya langsung dari daerah, tidak langsung dari pusat," ujar Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani saat ditemui dalam kegiatan Panen Raya Jaksa Mandiri Pangan di Bekasi, Selasa (19/8).
Menurut Rizal, aplikasi Klik SPHP merupakan instrumen penting dalam proses verifikasi penyaluran beras subsidi agar tetap sasaran.
Sistem ini dirancang sebagai mekanisme pengawasan untuk meminimalkan potensi penyimpangan, seperti praktik pengoplosan beras yang sempat mencuat beberapa waktu terakhir.
Ketentuan penggunaan aplikasi ini diberlakukan secara menyeluruh, mencakup pedagang, instansi pemerintah, TNI, Polri, serta lembaga lain yang menjadi saluran distribusi beras SPHP hingga akhir tahun 2025.
"Semua pengecer, TNI, Polri, maupun Pemda dan lain sebagainya kalau pesan beras SPHP harus menggunakan aplikasi Klik SPHP," tegas Rizal.
Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencermati sejumlah kendala di lapangan, terutama dari pedagang tradisional yang mengalami kesulitan saat mengakses sistem Klik SPHP.
Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir menyampaikan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan Bulog guna membantu para pedagang agar tidak terkendala secara teknis dalam proses pemesanan.
"Kami mohon ada rapat dengan pemerintah daerah, sama-sama didatangi dulu yang berjualan beras, dibantu untuk masuk ngeklik-nya [ke Klik SPHP], sehingga dia bisa dapat jatah untuk menjual beras Bulog," tutur Tomsi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025 yang disiarkan melalui kanal YouTube Kemendagri.
Bulog menegaskan bahwa penyederhanaan sistem ini merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga ketahanan pangan nasional dan memastikan bahwa beras subsidi SPHP dapat dinikmati masyarakat yang membutuhkan dengan proses distribusi yang adil dan transparan.
JAKARTA Hakim praperadilan menyebut adanya keterangan mengenai dugaan pemberian uang Rp40 miliar dari pengusaha properti Tan Kian kepada
HUKUM DAN KRIMINAL
KALIMANTAN BARAT Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni membekukan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) milik lima perusahaan di Kali
HUKUM DAN KRIMINAL
VLADIVOSTOK Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia. Langkah t
NASIONAL
MEDAN PT Inalum (Persero) menegaskan komitmennya memperkuat hilirisasi industri aluminium nasional sekaligus menerapkan prinsip keberlan
NASIONAL
MEDAN PT Inalum (Persero) kembali memperkuat sinergi dengan insan pers melalui penyelenggaraan Media Mind 2026. Kegiatan yang telah mema
NASIONAL
TANAH KARO Panglima Kodam I/Bukit Barisan (Pangdam I/BB) Mayjen TNI Hendy Antariksa meninjau kesiapsiagaan penanganan erupsi Gunung Sina
NASIONAL
JAKARTA Penyelidikan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Fe
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Persidangan perkara pidana umum di Pengadilan Negeri (PN) Medan pada Kamis, 3 September 2026, menjadi perhatian setelah Hakim M Ka
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Mantan penyidik Polsek Sunggal, Brigadir Imam Harefa, menempuh jalur hukum setelah muncul narasi di media sosial yang menyebut dir
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengatakan telah memeriksa seorang warga negara asing (WNA) dalam perkara tindak pidana pencucian uan
HUKUM DAN KRIMINAL