
Jaksa KPK Ungkap Drama Pemanggilan Mantan Istri dan Kekasih Kosasih
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap strategi penyidikan yang melibatkan pemanggilan sejumlah
Hukum dan KriminalNIAS SELATAN — Skema kredit bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang seharusnya meringankan beban finansial justru menimbulkan kekhawatiran baru.
Sejumlah ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan menyampaikan keluhan mengenai potongan kredit yang dinilai memberatkan, terutama dalam program pelunasan dini atau dikenal sebagai "lunas maju".
Setiap bulan, potongan kredit rutin tercatat di slip gaji para pegawai.
Namun di balik catatan itu, sejumlah ASN merasa harus membayar lebih dari yang semestinya, bukan hanya cicilan pokok dan bunga, tetapi juga biaya tambahan seperti asuransi baru dan administrasi saat melakukan perpanjangan atau pelunasan pinjaman lebih awal.
Lunas Maju: Solusi Finansial atau Tambahan Beban?
Beberapa pegawai mengaku ditawari skema "lunas maju" sebagai bentuk kemudahan untuk menyelesaikan pinjaman lebih cepat.
Sayangnya, di balik kemudahan tersebut, muncul fakta bahwa premi asuransi yang telah dibayar sejak awal dianggap hangus saat kredit diperpanjang.
"Kalau kita ambil lunas maju, asuransi yang lama otomatis tidak berlaku. Kita diminta beli polis baru, lengkap dengan biaya administrasi ulang," ujar salah seorang ASN yang meminta namanya tidak dipublikasikan.
ASN lainnya juga menyampaikan bahwa hal ini terasa seperti membayar ganda.
"Sudah bayar asuransi, tapi ketika ambil lunas maju, kita tetap harus beli yang baru. Tidak ada kompensasi untuk asuransi lama," katanya.
Penjelasan dari Pihak Bank
Menanggapi keluhan tersebut, Wakil Pemimpin Cabang Bank Sumut Telukdalam, Martin Hia menjelaskan bahwa skema lunas maju merupakan produk resmi dan berlaku di seluruh cabang.
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap strategi penyidikan yang melibatkan pemanggilan sejumlah
Hukum dan KriminalJAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka kanal aduan langsung bagi masyarakat terkait persoalan perpajakan dan kepabeanan.
EkonomiJAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menjerat PT Insight Investment Management (IIM) sebagai tersangka korporasi dala
Hukum dan KriminalMEDAN PT Indonesia Asahan Aluminium (PT INALUM) kembali menunjukkan komitmen kuatnya dalam mendukung pengembangan potensi dan semangat g
OlahragaJAKARTA Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) menegaskan komitmennya dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman dan bebas dari ke
PendidikanBATAM Tragedi kebakaran kapal tanker MT Federal II di galangan kapal PT ASL Shipyard, Tanjung Uncang, Batam, Rabu (15/10/2025), menelan
PeristiwaJAKARTA Maskapai pelat merah PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) resmi menunjuk Glenny H. Kairupan sebagai Direktur Utama yang baru.adsense
NasionalMEDAN Penyidik Direktorat Siber Crime Polda Sumatera Utara berhasil mengungkap kasus penipuan dengan modus scamming, yang korbannya adalah
Hukum dan KriminalMEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan fakta mengejutkan terkait aliran uang suap yang mengali
Hukum dan KriminalTOBA Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Toba, Sumatera Utara, menuai sorotan setelah sebanyak 34 siswa SMP Negeri 1 Lagubot
Peristiwa