Kanwil Kemenkum Bali Lantik 51 Notaris Baru, Dorong Pengabdian Masyarakat dan Digitalisasi
DENPASAR Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Eem Nurmanah, memimpin pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 51 notar
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, mengusulkan perubahan mendasar dalam kebijakan subsidi perumahan.
Menurutnya, skema subsidi yang selama ini diberikan dalam bentuk bantuan pembiayaan sebaiknya dialihkan menjadi subsidi atas harga tanah, terutama di kawasan perkotaan.
Fahri menilai, lonjakan harga tanah merupakan penyebab utama mahalnya harga rumah di kota-kota besar.
Oleh karena itu, ia mendorong kebijakan subsidi diarahkan langsung untuk menekan harga tanah agar masyarakat dapat memperoleh hunian dengan harga yang jauh lebih terjangkau.
"Daripada kita terus menerus menyubsidi cicilan rumah yang harganya tetap tinggi karena mahalnya tanah, lebih bijak jika subsidi diberikan pada komponen tanahnya. Dengan begitu, harga properti bisa turun lebih dari 50 persen," ujar Fahri saat berbicara dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (21/8/2025).
Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, Fahri menyampaikan bahwa pembangunan rumah ke depan akan diprioritaskan dalam bentuk hunian vertikal.
Model ini dinilai cocok diterapkan di Indonesia, mengingat laju urbanisasi yang sangat cepat dan terbatasnya ketersediaan lahan di kawasan perkotaan.
Fahri mengutip pernyataan Presiden saat berdiskusi dengan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, bahwa Indonesia tidak ragu mencontoh kesuksesan pembangunan 1 juta rumah vertikal di Singapura.
"Presiden mengatakan kita tidak malu-malu mencontoh yang baik, termasuk keberhasilan Singapura dalam membangun hunian vertikal," jelasnya.
Data Bank Dunia juga menunjukkan bahwa pada tahun 2035, diperkirakan 70 persen penduduk Indonesia akan tinggal di kawasan urban.
Oleh karena itu, solusi perumahan yang efisien dan berkelanjutan menjadi sangat mendesak.
Fahri turut mengusulkan agar pemerintah mengoptimalkan lahan-lahan milik negara, terutama di sepanjang sungai dan pantai yang selama ini terkesan terabaikan atau menjadi kawasan kumuh.
DENPASAR Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Eem Nurmanah, memimpin pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 51 notar
PEMERINTAHAN
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali (Kanwil Kemenkum Bali) menggelar rapat Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasi
NASIONAL
SAMOSIR Yayasan Pusuk Buhit secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepanitiaan Gerakan Menanam Sejuta Pohon dan Tebar Sejuta Bibi
NASIONAL
JAKARTA Komisi Informasi Pusat (KIP) mengabulkan sebagian permohonan sengketa informasi publik yang diajukan aliansi Bongkar Ijazah Joko
POLITIK
MEDAN Warga di kawasan Gang Seroja, Jalan Panglima Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara, digegerkan dengan penemuan
PERISTIWA
JAKARTA Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menyatakan tidak akan menggunakan gajinya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat
NASIONAL
JAKARTA Peneliti Pusat Riset Antariksa dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Thomas Djamaluddin, memprediksi Hari Raya Idul Fitr
NASIONAL
MEDAN Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Utara, Naslindo Sirait, mengundurkan diri dari jabatannya setelah
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Sebuah tragedi menimpa pasangan suami istri di Desa Rugemuk, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Arifin Siregar
PERISTIWA
BINJAI Walikota Binjai Drs. H. Amir Hamzah, M.AP, menerima jajaran bagian hukum Pemko Binjai yang melaporkan perkembangan advokasi huku
NASIONAL