JAKARTA – Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) mengingatkan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif pajak dalam upaya mengejar kenaikan target penerimaan perpajakan yang tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, dalam rapat kerja bersama pemerintah di Jakarta, Kamis (21/8), menegaskan bahwa peningkatan target perpajakan sebaiknya tidak dibarengi dengan penambahan beban langsung kepada masyarakat, terutama dalam situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
"Apalagi kondisi perekonomian rakyat sedang tidak baik-baik saja," ujar Said dalam forum yang dipantau secara daring.
Baca Juga:
Dalam RAPBN 2026, target penerimaan perpajakan ditetapkan sebesar Rp2.692,02 triliun, meningkat dari target tahun 2025 yang sebesar Rp2.387,3 triliun.
Meski menyambut baik target tersebut sebagai bagian dari optimalisasi penerimaan negara, Said mendorong pendekatan yang lebih strategis dan inklusif.
Baca Juga:
Ia mengibaratkan bahwa pemerintah tidak boleh "berburu di kebun binatang", memungut pajak hanya dari sumber yang sudah ada, melainkan harus "memperluas kebun binatang", yakni memperluas basis pajak dengan memperbesar skala usaha dan menambah jumlah pelaku usaha.
"Kita perlu memperbanyak pelaku usaha agar kontribusi mereka terhadap perpajakan meningkat secara alamiah, bukan dengan menambah beban," jelasnya.
Selain penerimaan pajak, Banggar DPR juga menyoroti penurunan signifikan pada alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam RAPBN 2026 yang hanya sebesar Rp650 triliun, turun dari Rp919 triliun pada tahun sebelumnya.
Menurut Said, pengurangan dana TKDD hingga Rp269 triliun berpotensi memicu penurunan kualitas pelayanan publik di daerah.
Ia juga mengkhawatirkan potensi kenaikan pajak daerah sebagai upaya kompensasi oleh pemerintah daerah.
"Hal ini bisa mendorong munculnya berbagai kebijakan baru yang justru akan membebani rakyat di tingkat lokal," ujarnya.
Said mengingatkan bahwa penguatan anggaran dan fiskal daerah merupakan amanat konstitusi dalam rangka otonomi daerah.
JAKARTA Penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, oleh Komisi Pemberantasan
Nasional
MEDAN (BITV) Fenomena baru tengah berkembang di kalangan generasi Z. Di tengah tekanan ekonomi yang kian kompleks, seperti kenaikan biaya
Nasional
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) akan menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap empat anggota DPRD Medan yang sebelumn
Hukum dan Kriminal
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menegaskan pentingnya pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh
Kesehatan
JAKARTA Pengacara senior Sunan Kalijaga menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban atas dugaan pemukulan yang dialaminya usai menghadiri
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam proses penyelidikan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi memberhentikan Immanuel Ebenezer Gerungan dari jabatannya sebagai Wakil Men
Politik
JAKARTA Pengguna aplikasi dompet digital DANA kembali dibuat antusias dengan hadirnya informasi mengenai program promosi saldo gratis se
Ekonomi
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution memberikan penjelasan terkait belum dilantiknya Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub)
Pemerintahan
YOGYAKARTA Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan tidak bertanggung jawab atas beredarnya foto ijazah yang disebut milik Presiden ke7
Hukum dan Kriminal
