Gubernur Sumut Respon Aspirasi Buruh, Dorong Program KPR Subsidi dan Penanganan PHK

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menerima aspirasi dari berbagai serikat pekerja dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro 30 Medan, Kamis (28/8/2025).

Diskusi ini difokuskan pada upaya meningkatkan kesejahteraan para pekerja, mencakup isu-isu penting seperti kenaikan upah, penyediaan rumah layak huni, pasar murah, keselamatan kerja, pemutusan hubungan kerja (PHK), serta penerapan sistem outsourcing.

Pertemuan dihadiri oleh perwakilan sejumlah serikat pekerja, antara lain Serikat Pekerja Nasional Sumut, Serikat Buruh Seluruh Indonesia Sumut, Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Sumut, KSPSI AGN Sumut, Serikat Pekerja Metal Indonesia, SBBI Sumut, SBMI Sumut, serta GSBI Sumut.

Menanggapi aspirasi tersebut, Gubernur Bobby menyampaikan apresiasi dan mengajak seluruh serikat pekerja untuk berkolaborasi dalam membangun Sumut yang lebih maju dan berkeadilan.

Mengenai kenaikan upah tahun 2026 yang diusulkan sebesar 8,5% hingga 10,5%, Bobby menjelaskan bahwa penetapan kenaikan upah harus mempertimbangkan berbagai faktor, salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi daerah.

"Aspirasi yang disampaikan sangat wajar dan penting. Namun, kita perlu melihat dari berbagai perspektif, baik dari sisi pekerja, pengusaha, hingga kondisi daerah dan negara," ujar Bobby.

Sementara itu, terkait penyediaan rumah layak huni, Gubernur Bobby menyatakan dukungannya terhadap program kredit kepemilikan rumah (KPR) subsidi yang digagas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI.

Sumut mendapat kuota sebanyak 15.000 unit melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Saya sudah berkomunikasi dengan Real Estate Indonesia (REI) untuk pembangunan rumah subsidi di Sumut. Kapasitas REI mampu membangun hingga 27.000 unit, dengan kesiapan dari sisi lahan dan pembiayaan. Jika para pekerja berminat mengambil sekitar 10.000 unit, tentu ini sangat menggembirakan," ujarnya.

Pemprov Sumut juga berencana memberikan insentif berupa biaya awal seperti notaris, provisi, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang akan difasilitasi melalui Bank Sumut maupun Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Lokasi perumahan subsidi ini diprioritaskan dekat dengan kawasan industri untuk kemudahan akses pekerja.

Dalam hal pemutusan hubungan kerja (PHK), Gubernur Bobby mengusulkan agar serikat pekerja berkolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja untuk mendata jumlah pekerja yang terdampak.

Ia juga menawarkan program integrasi bagi pekerja yang terkena PHK untuk bergabung dalam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), bagian dari target pembangunan 1.792 SPPG di Sumut guna mendukung program nasional penyediaan makanan bergizi gratis.

Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional Sumatera Utara, Anggiat Pasaribu, menyambut baik langkah pemerintah tersebut dan menegaskan pentingnya komunikasi yang intensif antara serikat pekerja dan pemerintah.

"Kami siap berkolaborasi untuk perbaikan kondisi perburuhan di Sumut. Kami mendukung penuh program Gubernur Sumut dan program Presiden untuk kemajuan bangsa," tuturnya.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Basarin Yunus Tanjung, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sumut Yuliani Siregar, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumut I Yoman Suarjaya, dan Kepala Cabang Utama BPJS Ketenagakerjaan Medan Jefry Iswanto.*