Hari Bumi 2026: Pertamina EP Sangatta Tanam 333 Pohon Penyerap Karbon, Libatkan Multi Pihak
JAKARTA Menyambut peringatan Hari Bumi 2026 yang jatuh setiap 22 April, PT Pertamina EP (PEP) Sangatta Field menggelar aksi penanaman po
NASIONAL
JAKARTA - Masyarakat dihebohkan dengan isu yang beredar di media sosial mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang diklaim mengandung minyak babi. Isu ini langsung menimbulkan keresahan, terutama di kalangan umat Islam, yang khawatir tentang kehalalan makanan yang diberikan.
Isu ini pertama kali mencuat setelah beredarnya sebuah video yang menyebutkan bahwa ada unsur non-halal dalam salah satu menu yang dibagikan dalam program tersebut. Video ini segera viral di berbagai platform daring, memicu spekulasi dan kekhawatiran masyarakat.
Menanggapi keresahan tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) segera bertindak cepat dengan mengundang Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memberikan klarifikasi. Dalam pertemuan yang digelar pada Jumat (29/8), Kiai Asrorun Ni'am Sholeh, Ketua MUI Bidang Fatwa, mengatakan bahwa MUI bekerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk melakukan diskusi mendalam mengenai masalah ini.
"MUI mengundang berbagai pihak terkait, termasuk BGN, ASPRADAM, APMAKI, BPJPH, LPPOM, untuk berdiskusi mengenai isu yang muncul terkait dengan program Makan Bergizi Gratis," ujar Kiai Ni'am. Ia menambahkan bahwa tujuan pertemuan ini adalah untuk mengklarifikasi isu yang beredar dan memastikan bahwa bahan makanan yang digunakan dalam program ini telah memenuhi standar halal yang berlaku.
Dalam pertemuan tersebut, pihak BGN menjelaskan secara rinci mengenai proses pengadaan bahan makanan, dari tahap verifikasi hingga distribusi. BGN menegaskan bahwa semua bahan yang digunakan dalam program MBG telah melalui audit ketat dan pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua produk yang digunakan aman dan halal, sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia.
"BGN memberikan komitmen untuk menjamin bahwa bahan-bahan yang digunakan dalam program MBG telah melalui verifikasi halal yang ketat. Kami memastikan bahwa tidak ada unsur non-halal, termasuk minyak babi, dalam bahan makanan yang disediakan," kata Kiai Ni'am merujuk pada klarifikasi dari pihak BGN.
Setelah klarifikasi ini, MUI dan BGN sepakat untuk menjaga komunikasi yang intensif guna memastikan bahwa setiap program bantuan yang melibatkan makanan publik memenuhi standar halal dan aman untuk dikonsumsi.
MUI mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi, dan mengajak agar selalu mengedepankan kedamaian dan saling percaya.
"Kami berharap dengan adanya klarifikasi ini, masyarakat dapat kembali tenang dan program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya keraguan," ujar Kiai Ni'am.*
JAKARTA Menyambut peringatan Hari Bumi 2026 yang jatuh setiap 22 April, PT Pertamina EP (PEP) Sangatta Field menggelar aksi penanaman po
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan suap proyek jalur kereta di Kementerian Perhubungan (Kemenhub). T
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan adanya permintaan ekspor pupuk urea dari empat negara di tengah dinamika pasok
EKONOMI
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti lemahnya pengawasan dalam sejumlah proyek infrastruktur nasional. Ia menyebut, kur
EKONOMI
JAKARTA Aksi unjuk rasa mahasiswa dan elemen masyarakat di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur berujung ricuh. Menanggapi hal itu, Part
POLITIK
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode. Usulan ini
POLITIK
JAKARTA Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Choiri Fauzi menyebut UndangUndang Perlindungan Pekerja Rumah
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyentil Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian terkait wacana pemekaran wilayah menjadi Provin
POLITIK
JAKARTA Peringatan Hari Kartini 2026 dimaknai berbeda oleh Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Koperasi (Kemenkop). Tak sekadar sere
NASIONAL
JAKARTA Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan keberadaan kapal perang Amerika Serikat (AS) di Selat Malaka bukanlah hal baru. Ia menye
POLITIK