KUTAI KARTANEGARA – PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah operasinya. Kali ini, PHSS menggandeng Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Handil Terusan dan Pemerintah Desa Handil Terusan untuk mendorong Pulau Terusan menjadi destinasi ekowisata unggulan di Kalimantan Timur.
Langkah konkret ini ditunjukkan lewat Pelatihan Manajemen Pengelolaan Ekowisata yang digelar di Balai Pertemuan Umum Desa Handil Terusan, pada Kamis (21/8/2025). Pelatihan bertema "Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Ekowisata" tersebut diikuti 30 peserta dari LPHD dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Bekantan Hanter.
Hadirkan Praktisi dan Ahli
Sejumlah narasumber dihadirkan dari berbagai instansi, seperti Dinas Pariwisata Kutai Kartanegara, KPHP Delta Mahakam, dan Pokdarwis Pesona Pangempang. Mereka membagikan wawasan dan praktik terbaik pengelolaan wisata berbasis potensi lokal.
Kepala Bidang Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dispar Kukar, Antoni Kusbiantoro, menekankan pentingnya penguatan SDM dan strategi promosi lokal. Penyuluh KPHP Delta Mahakam, Diah Mustika, turut menyoroti peran hutan mangrove dalam menopang ekowisata berkelanjutan.
Dari sisi praktis, Mansur dari Pokdarwis Pesona Pangempang menginspirasi peserta lewat pengalaman sukses mengelola wisata pesisir di Muara Badak, termasuk strategi pemasaran lewat media sosial.
Komitmen PHSS Dukung Perhutanan Sosial dan SDGs
Elis Fauziyah, Head of Communication Relations & CID Zona 9 PHSS, mengatakan bahwa program ini merupakan bagian dari inisiatif Pesona Hanter (Pengembangan Ekonomi, Sosial, dan Wisata Desa Handil Terusan). Ini adalah program tanggung jawab sosial dan lingkungan PHSS untuk mendorong pemberdayaan masyarakat melalui perhutanan sosial dan wisata berbasis alam.
"Kami ingin potensi besar kawasan ini – dari keanekaragaman flora-fauna hingga keberadaan bekantan – dikembangkan menjadi destinasi ekowisata produktif dan berkelanjutan," ujar Elis.
Ia menambahkan, PHSS memfasilitasi penuh pelatihan ini, dari perencanaan hingga menghadirkan narasumber. Langkah ini sejalan dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dan mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).
Antusiasme Warga dan Dukungan Pemerintah
Para peserta pelatihan mengaku mendapatkan banyak wawasan baru. Salah satunya, Eka Kumala Sari, merasa terdorong menjadi pelopor wisata lokal.
"Pelatihan ini membuka wawasan saya. Semoga kegiatan seperti ini terus berlanjut," ucap Eka.
Pemerintah daerah pun menyambut baik kolaborasi ini.
"Kolaborasi seperti ini penting untuk memperkuat pariwisata Kukar," ujar Antoni Kusbiantoro.*
JAKARTA Ketua DPR RI, Puan Maharani, angkat bicara soal meninggalnya tujuh Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Sumatera Utara di Kamboja
Nasional
MEDAN Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Sumatera Utara, Iskandar ST, melayangkan somasi terbuka kepada sejumlah institusi
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menperkim) Maruarar Sirait menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk mempercepat se
Nasional
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan komitmennya untuk mengevaluasi dana milik pemerintah pusat dan daerah yang hing
Ekonomi
MEDAN Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Musa Rajekshah, memberikan apresiasi tinggi terhadap Presiden Prabowo Subianto yang turu
Nasional
MEDAN Penanganan laporan dugaan penipuan yang dialami mantan anggota Polri berinisial DE oleh oknum anggota Subbid Wabprof Bid Propam Po
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Program Kerja Sama Bidang Pendidikan yang di
Pendidikan
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahw
Hukum dan Kriminal
SIMALUNGUN Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama kelompok kurang mamp
Pemerintahan
TERNATE Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan tidak
Nasional
