Purbaya: Daripada Anggaran Nongkrong di BI, Mending Saya Bagikan ke Masyarakat

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran belanja negara.

Ia menyatakan tidak akan lagi membiarkan dana mengendap dalam bentuk Saldo Anggaran Lebih (SAL) di rekening pemerintah, termasuk di Bank Indonesia (BI).

"Saya sudah lihat banyak anggaran tidak terserap. Daripada nongkrong di sana, di Bank Indonesia, atau rekening pemerintah, saya bagikan ke masyarakat dalam bentuk subsidi," kata Purbaya usai menghadiri rapat di Gedung DPR RI, Selasa (23/9/2025).

Baca Juga:

• DPR RI Sahkan Anggito Abimanyu Sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS 2025–2030

Sebagai langkah awal, Purbaya menyebut pihaknya telah memindahkan dana menganggur pemerintah senilai Rp200 triliun dari Bank Indonesia ke lima bank BUMN: Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan BSI.

Dana tersebut akan digunakan untuk memperluas program stimulus ekonomi, antara lain bantuan pangan dan energi untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi.

"Dua bulan ke depan, bantuan beras 10 kilogram akan ditambah dengan minyak goreng sebanyak empat liter. Ini percobaan. Kalau masih kurang, kita tambah lagi," ujarnya.

Program stimulus tambahan tersebut dikabarkan menelan anggaran sebesar Rp16,23 triliun.

Purbaya juga memastikan bahwa anggaran subsidi akan tetap menjadi komponen penting dalam APBN 2026, meskipun ia belum merinci besaran pastinya.

"Subsidi saya lupa angkanya, tapi naik atau enggak dibanding tahun lalu? Yang jelas masih ada, masih cukup banyak, dan cukup besar," jelasnya.

Ia menekankan bahwa fokus pemerintah ke depan adalah memastikan anggaran negara benar-benar mengalir ke program nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan hanya tersimpan dalam rekening pemerintah.

Dalam kesempatan yang sama, Purbaya juga sempat merespons pernyataan Banggar DPR terkait bansos minyak goreng yang belakangan menjadi sorotan publik.

"Enggak usah takut, saya komitmen. Kalau memang kurang, akan kita tambah. Yang penting tepat sasaran dan tidak membebani fiskal," tegas Purbaya.*

(cb/a008)

DPR RI Sahkan Anggito Abimanyu Sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS 2025–2030

Jokowi Ditunjuk Jadi Dewan Penasihat Global Bloomberg New Economy, Bersanding dengan Tokoh Dunia

Panas Kasus Korupsi CSR BI-OJK: 23 Pemilik Tanah Diperiksa KPK, AMPUH Desak Usut Kekayaan Fantastis Bupati Tapsel

DPR Resmi Sahkan RUU APBN 2026, Berikut Rinciannya

Perkuat Hilirisasi, Bupati Simalungun Tegaskan Komitmen Agar Petani Rasakan Manfaat Langsung

SPPG DIY Tarik Surat Kerahasiaan KLB Program MBG di Sleman, Bupati Sleman: “Saya Tidak Pernah Diajak Bicara”